Dewan Diminta Bentuk Tim untuk Awasi Anggaran COVID-19 Pemkot Palopo
Senin, 29 Juni 2020 - 15:39 WIB
Massa dari PMII Palopo saat berada di gedung DPRD. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya soal pengelolaan anggaran COVID-19 Pemkot Palopo. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
PALOPO - Seratusan mahasiswa Kota Palopo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Senin (29/6/2020) siang.
Dalam aksinya itu, mahasiswa Palopo ini menilai anggota DPRD Kota Palopo dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan tidak berjalan maksimal.
Mahasiswa menilai, peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan penggunaan anggaran , kurang mendapat perhatian serius dari 25 anggota DPRD Palopo.
"Maka dari itu, kami membawa beberapa poin tuntutan, pertama meminta Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang COVID-19 , mendesak DPRD Kota Palopo untuk secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran COVID-l9," terang Jenderal Lapangan, Nhato Hisbullah.
"Selanjutnya kami mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk mentransparansikan alokasi anggaran COVID-19 kepada masyarakat Kota Palopo dan meminta klarifikasi tentang dugaan perdagangan masker oleh ulah oknum ASN di Pusat Niaga Palopo," lanjutnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterbukaan Pemkot Palopo mengenai penggunaan anggaran khusus penanganan COVID-19 yang diperuntukan dalam bentuk bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan atau APD, termasuk anggaran belanja rapid test .
Video: Lima Rumah Warga Terseret Longsor di Polopo
"Kami pertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD Palopo. Kenapa DPRD Palopo hanya diam, kalau ditanya mereka katakan, kami belum tahu dengan alasan belum mendapat salinan laporan penggunaan anggaran untuk COVID," ujarnya.
Dalam aksinya itu, mahasiswa Palopo ini menilai anggota DPRD Kota Palopo dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan tidak berjalan maksimal.
Mahasiswa menilai, peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan penggunaan anggaran , kurang mendapat perhatian serius dari 25 anggota DPRD Palopo.
"Maka dari itu, kami membawa beberapa poin tuntutan, pertama meminta Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang COVID-19 , mendesak DPRD Kota Palopo untuk secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran COVID-l9," terang Jenderal Lapangan, Nhato Hisbullah.
"Selanjutnya kami mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk mentransparansikan alokasi anggaran COVID-19 kepada masyarakat Kota Palopo dan meminta klarifikasi tentang dugaan perdagangan masker oleh ulah oknum ASN di Pusat Niaga Palopo," lanjutnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterbukaan Pemkot Palopo mengenai penggunaan anggaran khusus penanganan COVID-19 yang diperuntukan dalam bentuk bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan atau APD, termasuk anggaran belanja rapid test .
Video: Lima Rumah Warga Terseret Longsor di Polopo
"Kami pertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD Palopo. Kenapa DPRD Palopo hanya diam, kalau ditanya mereka katakan, kami belum tahu dengan alasan belum mendapat salinan laporan penggunaan anggaran untuk COVID," ujarnya.
tulis komentar anda