Apkasi Dorong Kebijakan Penghapusan Honorer Ditunda
Minggu, 26 Juni 2022 - 15:41 WIB
Sekjen APKASI Adnan Purichta Ichsan saat mengikuti rapat Rapat Kordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, akhir pekan lalu. Foto: Istimewa
GOWA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengharapkan agar kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer dapat ditunda. Rekomendasi ini bahkan dikeluarkan sebagai salah satu usulan dalan Rakernas XIV APKASI tahun 2022 di Bogor.
Sekjen APKASI Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hal penting yang dianggap perlu menjadi perhatian adalah kebijakan yang direncanakan Kemenpan-RB itu, bersamaan dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2022 atau tahun politik. Sehingga dikhawatirkan menjadi isu politik.
Baca Juga: Apkasi Soroti Belanja Pemda Terkait Mandatory Spending
"Kami dengan beberapa kabupaten dan kota berharap penghapusan tenaga kontrak di pemerintah pusat dapat ditunda sampai selesainya rangkaian pemilu serentak 2022," jelasnya setelah mengikuti Rapat Kordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, akhir pekan lalu.
Sekjen APKASI Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hal penting yang dianggap perlu menjadi perhatian adalah kebijakan yang direncanakan Kemenpan-RB itu, bersamaan dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2022 atau tahun politik. Sehingga dikhawatirkan menjadi isu politik.
Baca Juga: Apkasi Soroti Belanja Pemda Terkait Mandatory Spending
"Kami dengan beberapa kabupaten dan kota berharap penghapusan tenaga kontrak di pemerintah pusat dapat ditunda sampai selesainya rangkaian pemilu serentak 2022," jelasnya setelah mengikuti Rapat Kordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, akhir pekan lalu.
Lihat Juga :