Pemprov Sulsel Raih Kategori Hijau Pencegahan Korupsi KPK
Kamis, 02 Juni 2022 - 16:21 WIB
Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, Dr Arief Wicaksono. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil meningkatkan prestasi pada Monitoring Center of Preventing Corruption (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Berdasarkan data KPK, nilai MCP Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64 persen atau berada pada kategori biru, maka tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93 persen atau kategori hijau.
Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman
“Ini sebuah peningkatan prestasi, Pak Gubernur mampu menaikkan indeks pencegahan korupsi di Sulsel oleh KPK. Ini bagian dari banyak variabel bukti mewujudkan good governance,” ujar Dr Arief Wicaksono, kepada wartawan, Kamis (2/6/2022) di Makassar.
Dia mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap mantan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah , 2021 lalu, memberikan citra buruk untuk Sulsel.
“Namun setelah ini ada peningkatan indeks pencapaian pencegahan korupsi di Sulsel. Citra negatif itu berubah menjadi positif,” jelas Wicaksono.
Baca Juga: Andi Sudirman
Adapun area yang menjadi intervensi KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah.
Berdasarkan data KPK, nilai MCP Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64 persen atau berada pada kategori biru, maka tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93 persen atau kategori hijau.
Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman
“Ini sebuah peningkatan prestasi, Pak Gubernur mampu menaikkan indeks pencegahan korupsi di Sulsel oleh KPK. Ini bagian dari banyak variabel bukti mewujudkan good governance,” ujar Dr Arief Wicaksono, kepada wartawan, Kamis (2/6/2022) di Makassar.
Dia mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap mantan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah , 2021 lalu, memberikan citra buruk untuk Sulsel.
“Namun setelah ini ada peningkatan indeks pencapaian pencegahan korupsi di Sulsel. Citra negatif itu berubah menjadi positif,” jelas Wicaksono.
Baca Juga: Andi Sudirman
Adapun area yang menjadi intervensi KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak dan manajemen aset daerah.
(luq)
tulis komentar anda