Pemilu 2024, Perindo Bali Bidik Kartini Milenial
Kamis, 14 April 2022 - 21:38 WIB
DPW Perindo Bali mengajak kartini milenial untuk bergabung menjelang Pemilu 2024. SINDOnews/Chusna
DENPASAR - DPW Perindo Bali mengajak kartini milenial untuk bergabung menjelang Pemilu 2024. Hal itu guna mendorong keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif .
"Di tahun politik ini menjadi harapan bagi semua perempuan untuk bisa terpenuhinya kuota perempuan di legislatif. Bukan sekadar angka, tapi terpenuhi oleh perempuan-perempuan berkualitas yang betul-betul memperjuangkan aspirasi kaum perempuan,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Denpasar I Gusti Ayu Mas Seri Lestari Prihatini, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya, perempuan di Bali harus maksimal mengisi kursi legislatif di setiap tingkat ketika digelar Pemilu. Ini berbeda dengan sekadar mengisi kursi caleg.
Dalam dunia politik, perempuan memiliki peran besar sebagai agen perubahan dalam melahirkan gagasan-gagasan dan kebijakan yang mendukung pada kepentingan kaumnya.
Peran strategis dan penting untuk dilakukan saat ini adalah memberikan pendidikan terkait nilai-nilai anti-korupsi mulai dari lingkungan sekitar. "Misalnya diterapkan melalui tindakan kecil seperti menanamkan budaya jujur kepada anak dan keluarga," ujarnya.
Wakil Sekretaris Wilayah DPW Partai Perindo Bali Selvianti Joenoes dalam kesempatan sama menambahkan, ada tiga tantangan yang dihadapi perempuan ketika terjun ke kontestasi politik.
Pertama, tantangan individu, dimana perempuan itu sendiri seringkali tidak percaya diri karena latar belakang masyarakat yang menganggap perempuan selalu kelas dua dan sering terhegemoni superior laki-laki.
Akibatnya, pengambilan keputusan seringkali tidak melibatkan perempuan. Contoh paling nyata di Bali pengambilan keputusan paruman banjar. Disitu seringkali hak perempuan diabaikan.
Kedua yaitu tantangan kultural. Tantangan ini tidak kalah beratnya. Karena budaya masih menempatkan perempuan sebagai obyek bukan subyek. Baca: Bulan Ramadhan, Partai Perindo Terus Pererat Kohesi Sosial.
Terakhir adalah tantangan struktural, dimana ketika perempuan terjun ke politik dia sendiri tidak mendapat dukungan penuh dari struktural partainya sendiri.
Perempuan masih seringkali ditempatkan pada posisi vote getter atau pendulang suara. "Jadi ruang geraknya tidak diberikan maksimal sehingga membuat perempuan tidak bisa maksimal dalam meraup suara sehingga sulit menjadi legislatif maupun eksekutif," tegas Kartini Perindo yang disapa Evi ini. Baca Juga: Paus Sperma Terdampar Dikuburkan dengan Ritual Adat di Sabu Raijua.
Dia mengajak perempuan di Bali lebih cakap berpolitik dengan meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas. "Dengan begitu perempuan lebih punya peluang untuk menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif," pungkasnya.
"Di tahun politik ini menjadi harapan bagi semua perempuan untuk bisa terpenuhinya kuota perempuan di legislatif. Bukan sekadar angka, tapi terpenuhi oleh perempuan-perempuan berkualitas yang betul-betul memperjuangkan aspirasi kaum perempuan,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Denpasar I Gusti Ayu Mas Seri Lestari Prihatini, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya, perempuan di Bali harus maksimal mengisi kursi legislatif di setiap tingkat ketika digelar Pemilu. Ini berbeda dengan sekadar mengisi kursi caleg.
Dalam dunia politik, perempuan memiliki peran besar sebagai agen perubahan dalam melahirkan gagasan-gagasan dan kebijakan yang mendukung pada kepentingan kaumnya.
Peran strategis dan penting untuk dilakukan saat ini adalah memberikan pendidikan terkait nilai-nilai anti-korupsi mulai dari lingkungan sekitar. "Misalnya diterapkan melalui tindakan kecil seperti menanamkan budaya jujur kepada anak dan keluarga," ujarnya.
Wakil Sekretaris Wilayah DPW Partai Perindo Bali Selvianti Joenoes dalam kesempatan sama menambahkan, ada tiga tantangan yang dihadapi perempuan ketika terjun ke kontestasi politik.
Pertama, tantangan individu, dimana perempuan itu sendiri seringkali tidak percaya diri karena latar belakang masyarakat yang menganggap perempuan selalu kelas dua dan sering terhegemoni superior laki-laki.
Akibatnya, pengambilan keputusan seringkali tidak melibatkan perempuan. Contoh paling nyata di Bali pengambilan keputusan paruman banjar. Disitu seringkali hak perempuan diabaikan.
Kedua yaitu tantangan kultural. Tantangan ini tidak kalah beratnya. Karena budaya masih menempatkan perempuan sebagai obyek bukan subyek. Baca: Bulan Ramadhan, Partai Perindo Terus Pererat Kohesi Sosial.
Terakhir adalah tantangan struktural, dimana ketika perempuan terjun ke politik dia sendiri tidak mendapat dukungan penuh dari struktural partainya sendiri.
Perempuan masih seringkali ditempatkan pada posisi vote getter atau pendulang suara. "Jadi ruang geraknya tidak diberikan maksimal sehingga membuat perempuan tidak bisa maksimal dalam meraup suara sehingga sulit menjadi legislatif maupun eksekutif," tegas Kartini Perindo yang disapa Evi ini. Baca Juga: Paus Sperma Terdampar Dikuburkan dengan Ritual Adat di Sabu Raijua.
Dia mengajak perempuan di Bali lebih cakap berpolitik dengan meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas. "Dengan begitu perempuan lebih punya peluang untuk menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif," pungkasnya.
(nag)
tulis komentar anda