Duh! Makassar Masuk Daftar 10 Kota Intoleran di Indonesia
Jum'at, 08 April 2022 - 23:48 WIB
Pemandangan Kawasan Anjungan Pantai Losari. Kota Makassar masuk dalam daftar 10 kota paling tidak toleran atau intoleran versi Setara Institute. Foto/Dok SINDOnews
MAKASSAR - Kota Makassar masuk dalam daftar 10 kota paling tidak toleran atau intoleran versi Setara Institute. Daftar tersebut dirilis dalam Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021, pada 30 Maret 2022.
Laporan itu disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan Setara terhadap 94 kota di Indonesia untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.
Baca Juga: Kopel Nilai Kinerja DPRD Makassar Menurun
Dalam laporan itu, Setara Institute menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 indikator sebagai alat ukur, yaitu regulasi pemerintah kota dengan indikator rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, serta indikator kebijakan diskriminatif.
Kemudian variabel tindakan pemerintah dengan indikator pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan indikator tindakan nyata terkait peristiwa. Lalu variabel regulasi sosial dengan indikator peristiwa intoleransi dan indikator dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
Terakhir, variabel demografi agama dengan indikator heterogenitas keagamaan penduduk dan indikator inklusi sosial keagamaan.
Laporan itu disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan Setara terhadap 94 kota di Indonesia untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.
Baca Juga: Kopel Nilai Kinerja DPRD Makassar Menurun
Dalam laporan itu, Setara Institute menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 indikator sebagai alat ukur, yaitu regulasi pemerintah kota dengan indikator rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, serta indikator kebijakan diskriminatif.
Kemudian variabel tindakan pemerintah dengan indikator pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan indikator tindakan nyata terkait peristiwa. Lalu variabel regulasi sosial dengan indikator peristiwa intoleransi dan indikator dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
Terakhir, variabel demografi agama dengan indikator heterogenitas keagamaan penduduk dan indikator inklusi sosial keagamaan.
Lihat Juga :