Jatim Dapat Kuota 63 KK untuk Program Transmigrasi 2022 ke Kalimantan dan Sulawesi
Jum'at, 11 Maret 2022 - 15:35 WIB
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Foto: Lukman/SINDOnews
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendukung upaya pemerintah merevitalisasi program transmigrasi, melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga dan swasta.
Menurutnya, transmigrasi dapat menjadi menjadi solusi bagi upaya pembauran serta atasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan).
Selain itu juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. "Provinsi Jawa Timur siap mensukseskan kebijakan revitalisasi transmigrasi ini," katanya dalam Rakor Nasional Transmigrasi, Jumat (11/3/2022).
Khofifah menyebut, secara faktual transmigrasi mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong aktivitas sosial ekonomi.
Dengan revitalisasi transmigrasi, problem sosial seperti kehidupan kumuh di kota-kota besar bisa teratasi. "Laju urbanisasi bisa ditekan dan keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri juga berkurang," ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan, bahwa saat ini masih ditemukan anggapan transmigran adalah orang buangan.
Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain. Akhirnya, hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.
"Sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar," tandasnya.
Di tahun 2021, pendaftaran transmigrasi di Jatim mencapai 558 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, hanya 13 KK yang diberangkatkan. Di tahun 2022 ini, Jatim mendapat kuota untuk 63 KK ke Kalimantan dan Sulawesi.
Menurutnya, transmigrasi dapat menjadi menjadi solusi bagi upaya pembauran serta atasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan).
Selain itu juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. "Provinsi Jawa Timur siap mensukseskan kebijakan revitalisasi transmigrasi ini," katanya dalam Rakor Nasional Transmigrasi, Jumat (11/3/2022).
Khofifah menyebut, secara faktual transmigrasi mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong aktivitas sosial ekonomi.
Dengan revitalisasi transmigrasi, problem sosial seperti kehidupan kumuh di kota-kota besar bisa teratasi. "Laju urbanisasi bisa ditekan dan keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri juga berkurang," ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan, bahwa saat ini masih ditemukan anggapan transmigran adalah orang buangan.
Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain. Akhirnya, hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.
"Sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar," tandasnya.
Di tahun 2021, pendaftaran transmigrasi di Jatim mencapai 558 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, hanya 13 KK yang diberangkatkan. Di tahun 2022 ini, Jatim mendapat kuota untuk 63 KK ke Kalimantan dan Sulawesi.
(hsk)
tulis komentar anda