Legislator Senayan Ini Minta Pemerintah Beri Solusi atas Kenaikan Harga Pangan

BONE - Anggota DPR RI asal Provinsi Sulsel, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti kenaikan harga pangan yang meroket. Sejumlah komoditas pangan strategis diketahui merangkak naik. Mulai dari tahu-tempe, minyak goreng, daging sapi, cabai, bawang hingga daging ayam. Fenomena ini terjadi tiap tahun dan ironisnya karena pemerintah terkesan tidak memiliki solusi jitu.

“Ini kondisi dunia memang tidak baik-baik saja. Ada efek berantai dari situasi dunia, mulai dari dampak pandemi hingga konflik Eropa yang yang melibatkan Rusia dan Ukraina. Tapi dari sisi Sumber Daya Alam, negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai pengendali stok dan harga pangan . Tapi ini sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan," kata Akmal, dalam keterangan persnya, kepada SINDOnews, Selasa (8/3/2022).

Politikus PKS itu menyebut pemerintah harusnya menyiapkan solusi, baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Terlebih, saat sekarang dimana menjelang bulan suci Ramadan. Didorongnya agar pemerintah segera mencari jalan keluar untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau dan stoknya senantiasa tersedia.





Ia menyebut solusi jangka pendek selain operasi pasar harus dipikirkan. Pemerintah dinilainya perlu membuat aturan HET yang ketat, yang merupakan subsidi harga untuk masyarakat tertentu dengan kemampuan daya beli rendah. Pemerintah juga mesti mendengar aspirasi dari para peternak, petani, petambak budidaya ikan dan para pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga pangan.

“Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan rapat kerja, rapat dengar pendapat, di media baik lisan maupun tertulis, dari sejak tahun 2014. Ya, silih berganti presiden RI, tetap saja persoalan pangan ini tidak sesuai harapan masyarakat banyak. Bahkan tahun 2022 ini, kondisinya makin memburuk dimana antrian banyak terjadi dimana-mana untuk mendapat seliter atau dua liter minyak goreng," ungkap Anggota DPR RI dari Komisi IV itu.

Lebih jauh,legislator Senayan itu menyampaikan komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa komoditas pangan ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Masyarakat mayoritas Indonesia yang menggantungkan hajat hidupnya, maka seharusnya negara turut hadir sesuai amanat UUD 1945

Akmal mengutip Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Di situ, ada penegasan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.



“Artinya persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan Minyak dan Gas Bumi. Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," tutur wakil rakyat dari Dapil Sulsel II itu.

Pria kelahiran Bone ini pun meminta solusi jangka panjang berkaitan dengan pangan berupa memberikan kepastian akan keseimbangan pertumbuhan produksi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi secara nasional. Semua komoditas pangan strategis mesti menjadi perhatian. Kebijakan pemerintah memperketat impor dan peningkatan jumlah produksi yang menyeimbangkan antara permintaan dan ketersediaan juga mesti diperkuat.

”Jangan sampai kemalasan negara ini menjadikan rakyat negara kita kurang kreatif untuk memproduksi kebutuhan sendiri, padahal alamnya sangat mendukung. Ini semua tanggung jawab pemerintah dan bekerjasama dengan seluruh rakyat indonesia untuk menyelesaikan persoalan pangan dalam negeri," tutup dia.