Petani Keluhkan Distribusi Pupuk Subsidi kepada Anggota DPRD Kobar
Selasa, 01 Februari 2022 - 11:27 WIB
Pupuk subsidi menjadi salah satu pokok persoalan mendasar yang ditemui legislatif saat reses sejumlah anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng. iNews TV/Sigit
KOTAWARINGIN BARAT - Pupuk subsidi menjadi salah satu pokok persoalan mendasar yang ditemui legislatif saat reses sejumlah anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng.
Hal itu disampaikan Mulyadin, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Isaat kunjungan di Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kobar, belum lama ini.
Menurutnya, sulitnya mendapatkan pupuk apakah karena adanya kelangkaan atau karena ada persoalan dalam distribusi, hal itu masih akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama pemerintah Kabupaten Kobar.
Selain itu, pihaknya juga akan menelusuriagar jangan sampai ada oknum yang bermain dalam pupuk subsidi, sehingga membuat hak masyarakat khsusunya petani ini terkendala.
"Karena pupuk subsidi ini seharusnya sudah ditentukan melalui mekanisme yang ada, jangan sampai ada yang bermain-main dalam penyalurannya," kata Mulyadin.
Dia melanjutkan, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan pemerintah agar segera dilakukan langkah-langkah bijak. Apabila memang terkendala distribusi, ia berharap segera diprioritaskan, namun jika ada yang bermain maka pihaknya mendorong agar diproses secara hukum.
Hal itu disampaikan Mulyadin, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Isaat kunjungan di Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kobar, belum lama ini.
Menurutnya, sulitnya mendapatkan pupuk apakah karena adanya kelangkaan atau karena ada persoalan dalam distribusi, hal itu masih akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama pemerintah Kabupaten Kobar.
Selain itu, pihaknya juga akan menelusuriagar jangan sampai ada oknum yang bermain dalam pupuk subsidi, sehingga membuat hak masyarakat khsusunya petani ini terkendala.
"Karena pupuk subsidi ini seharusnya sudah ditentukan melalui mekanisme yang ada, jangan sampai ada yang bermain-main dalam penyalurannya," kata Mulyadin.
Dia melanjutkan, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan pemerintah agar segera dilakukan langkah-langkah bijak. Apabila memang terkendala distribusi, ia berharap segera diprioritaskan, namun jika ada yang bermain maka pihaknya mendorong agar diproses secara hukum.
Lihat Juga :