Ribuan Data Penerima Bansos Terdampak COVID-19 di DIY Ganda
Kamis, 11 Juni 2020 - 23:10 WIB
Rakor virtual DPD bersama BPKP dan pemerintah desa dalam rangka pengawas penggunaan dana desa untuk penanggulangan COVID-19. FOTO/SINDOnews/SUHARJONO
YOGYAKARTA - Ribuan data penerima bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diketahui ganda, baik nama maupun nomor induk kependudukan (NIK). Hal ini diketahui dari hasil monitoring yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY .
Kepala BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana mengatakan, pihaknya akan menyampaikan langsung temuan ini kepada masing-masing kabupaten/kota dan Pemda DIY .
"Secara rinci, penerima ganda untuk bantuan sosial tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 1.597 Keluarga penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT 1.481 KPM, dan BLT dan bantuan sembako sebanyak 1.910 KPM," kata saat rapat koordinasi virtual dengan DPD RI mengenai penggunaan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 di Yogyakarta, Kamis (11/6/2020).(Baca juga: Ketua Kadin Kota Pekalongan Masuk Daftar Penerima Bansos )
Dijelaskan, BPKP DIY sudah membuat analisa dan melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, ternyata data yang muncul merupakan data lama. "Jadi perlu ada pembaharuan data bersama," katanya.
Kepala BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana mengatakan, pihaknya akan menyampaikan langsung temuan ini kepada masing-masing kabupaten/kota dan Pemda DIY .
"Secara rinci, penerima ganda untuk bantuan sosial tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 1.597 Keluarga penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT 1.481 KPM, dan BLT dan bantuan sembako sebanyak 1.910 KPM," kata saat rapat koordinasi virtual dengan DPD RI mengenai penggunaan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 di Yogyakarta, Kamis (11/6/2020).(Baca juga: Ketua Kadin Kota Pekalongan Masuk Daftar Penerima Bansos )
Dijelaskan, BPKP DIY sudah membuat analisa dan melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, ternyata data yang muncul merupakan data lama. "Jadi perlu ada pembaharuan data bersama," katanya.
Lihat Juga :