Antisipasi Omicron, Dewan Minta Pengetatan Perbatasan
Minggu, 23 Januari 2022 - 20:14 WIB
DPRD Makassar minta agar pengetatan di Perbatasan kembali dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron. Foto: Sindonews/dok
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar , meminta pemerintah kembali melakukan pengetatan di perbatasan menyusul temuan kasus Covid-19 varian Omicron di Kabupaten Takalar.
"Langkah antisipasi pemkot yah lakukan penjagaan di perbatasan," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi.
Dia mengatakan, kemungkinan varian tersebut memang sudah ada di Kota Makassar melihat mobilitas yang tinggi, apalagi selama ini tak ada penyekatan antar daerah.
"Cuma kan memang imun kita lebih baik barangkali, karena rata-rata kita sudah divaksin, tapi tetap untuk antisipasi ini harus ada langkah nyata dari pemerintah," katanya.
Hal ini agar pemerintah tidak terkesan masa bodoh dengan penularannya. Selain itu dia juga mendesak agar vaksinasi segera dirampungkan 100%, utamanya lansia yang capaiannya masih di bawah 50%.
"Bagaimana kalau jemput bola, jangan dibawa juga lansia ke tempat vaksin terus disuruh antre, ini saya tau betul yang bikin mereka berpikir untuk tidak datang. Semestinya memang ada pelayanan khusus ke mereka," terangnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Masyarakat Abdul Wahab Tahir mengatakan, hal ini menjadi warning bagi seluruh pemerintah daerah tak hanya di Kota Makassar.
"Yang kedua pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan seharusnya punya opsi-opsi dalam menghadapi keadaan darurat seperti ini," katanya.
Menurutnya situasi ini telah dihadapi oleh pemerintah selama kurun waktu dua tahun terakhir sehingga selayaknya situasi genting tak lagi terjadi di Kota Makassar mengingat banyaknya pengalaman yang telah dilalui.
"Jadi kita minta ini butuh treatment khusus, saya percayalah pemerintah Kota Makassar punya cara dan kemampuan untuk mengatasi masalah ini," tandasnya.
"Langkah antisipasi pemkot yah lakukan penjagaan di perbatasan," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi.
Dia mengatakan, kemungkinan varian tersebut memang sudah ada di Kota Makassar melihat mobilitas yang tinggi, apalagi selama ini tak ada penyekatan antar daerah.
"Cuma kan memang imun kita lebih baik barangkali, karena rata-rata kita sudah divaksin, tapi tetap untuk antisipasi ini harus ada langkah nyata dari pemerintah," katanya.
Hal ini agar pemerintah tidak terkesan masa bodoh dengan penularannya. Selain itu dia juga mendesak agar vaksinasi segera dirampungkan 100%, utamanya lansia yang capaiannya masih di bawah 50%.
"Bagaimana kalau jemput bola, jangan dibawa juga lansia ke tempat vaksin terus disuruh antre, ini saya tau betul yang bikin mereka berpikir untuk tidak datang. Semestinya memang ada pelayanan khusus ke mereka," terangnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Masyarakat Abdul Wahab Tahir mengatakan, hal ini menjadi warning bagi seluruh pemerintah daerah tak hanya di Kota Makassar.
"Yang kedua pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan seharusnya punya opsi-opsi dalam menghadapi keadaan darurat seperti ini," katanya.
Menurutnya situasi ini telah dihadapi oleh pemerintah selama kurun waktu dua tahun terakhir sehingga selayaknya situasi genting tak lagi terjadi di Kota Makassar mengingat banyaknya pengalaman yang telah dilalui.
"Jadi kita minta ini butuh treatment khusus, saya percayalah pemerintah Kota Makassar punya cara dan kemampuan untuk mengatasi masalah ini," tandasnya.
(agn)
tulis komentar anda