Kim Jong-un Jengkel, AS Ikut Campur Urusan Korut-Korsel
Kamis, 11 Juni 2020 - 10:07 WIB
Para tentara Korea Utara saat mengikuti para militer di Pyongyang. Foto/REUTERS
SEOUL - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang kesal terhadap Amerika Serikat (AS) yang dinilai ikut campur dalam urusan Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel), Kamis (11/6/6/2020).
Reaksi Pyongyang muncul sehari setelah juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyesalkan keputusan rezim Kim yang memutuskan seluruh jalur komunikasi dengan Seoul.
"Amerika Serikat selalu mendukung kemajuan dalam hubungan antar-Korea, dan kami kecewa dengan tindakan DPRK baru-baru ini. Kami mendesak DPRK untuk kembali ke diplomasi dan kerja sama. Kami tetap berkoordinasi erat dengan sekutu kami, Republik Korea, tentang upaya untuk melibatkan DPRK," kata juru bicara tersebut kepada kantor berita Yonhap.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi negara Korut, yakni Republik Rakyat Demokratik Korea. Pyongyang mengatakan Amerika Serikat (AS)tidak memiliki pendirian untuk mengomentari urusan antar-Korea. Pyongyang menyarankan AS untuk tetap diam jika ingin pemilihan presiden November mendatang berjalan lancar.
"Jika AS menyodok ke dalam urusan orang lain dengan pernyataan ceroboh, jauh dari mengurus urusan internalnya, pada saat situasi politiknya berada dalam kebingungan terburuk, itu mungkin menghadapi hal yang tidak menyenangkan yang sulit untuk dihadapi," kata Direktur Jenderal untuk urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kwon Jong Gun, seperti dikutip Kantor Berita Pusat Korea (KCNA). BACA JUGA : Terkait Pembatalan Ibadah Haji 2020, Wagub Sumut Minta Umat Bersabar
"Amerika Serikat harus menahan lidah dan mengatasi masalah dalam negerinya sendiri kecuali jika ia ingin 'mengalami perawatan rambut'," katanya. "Akan lebih baik tidak hanya untuk kepentingan AS, tetapi juga untuk memudahkan pemilihan presiden mendatang."
James Kim, seorang peneliti di Institut Asan untuk Studi Kebijakan di Seoul, mengatakan tidak jelas apa yang akan dilakukan Korea Utara untuk mengganggu pemilihan presiden AS November mendatang atau menyebabkan masalah bagi kampanye Presiden AS Donald Trump, "Jika ada, ada kemungkinan provokasi," ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Setelah serangkaian pertemuan puncak bersejarah pada tahun 2018 dan 2019 antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, ada sedikit kemajuan yang telah dibuat dalam membongkar program senjata nuklir Korea Utara. Namun, Pyongyang telah menyatakan semakin frustrasi dengan penolakan Washington untuk mengurangi sanksi yang dijatuhkan pada Pyongyang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Korea Utara memutuskan seluruh jalur komunikasi dengan Korea Selatan. Pyongyang beranggapan Seoul tidak beritikad baik dengan tidak menghentikan para pembelot Korea Utara dalam menerbangkan selebaran dan bahan-bahan propaganda lainnya ke wilayah Korea Utara.
Pada hari Rabu, Korea Selatan mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap dua organisasi yang melakukan operasi tersebut.
Reaksi Pyongyang muncul sehari setelah juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyesalkan keputusan rezim Kim yang memutuskan seluruh jalur komunikasi dengan Seoul.
"Amerika Serikat selalu mendukung kemajuan dalam hubungan antar-Korea, dan kami kecewa dengan tindakan DPRK baru-baru ini. Kami mendesak DPRK untuk kembali ke diplomasi dan kerja sama. Kami tetap berkoordinasi erat dengan sekutu kami, Republik Korea, tentang upaya untuk melibatkan DPRK," kata juru bicara tersebut kepada kantor berita Yonhap.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi negara Korut, yakni Republik Rakyat Demokratik Korea. Pyongyang mengatakan Amerika Serikat (AS)tidak memiliki pendirian untuk mengomentari urusan antar-Korea. Pyongyang menyarankan AS untuk tetap diam jika ingin pemilihan presiden November mendatang berjalan lancar.
"Jika AS menyodok ke dalam urusan orang lain dengan pernyataan ceroboh, jauh dari mengurus urusan internalnya, pada saat situasi politiknya berada dalam kebingungan terburuk, itu mungkin menghadapi hal yang tidak menyenangkan yang sulit untuk dihadapi," kata Direktur Jenderal untuk urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kwon Jong Gun, seperti dikutip Kantor Berita Pusat Korea (KCNA). BACA JUGA : Terkait Pembatalan Ibadah Haji 2020, Wagub Sumut Minta Umat Bersabar
"Amerika Serikat harus menahan lidah dan mengatasi masalah dalam negerinya sendiri kecuali jika ia ingin 'mengalami perawatan rambut'," katanya. "Akan lebih baik tidak hanya untuk kepentingan AS, tetapi juga untuk memudahkan pemilihan presiden mendatang."
James Kim, seorang peneliti di Institut Asan untuk Studi Kebijakan di Seoul, mengatakan tidak jelas apa yang akan dilakukan Korea Utara untuk mengganggu pemilihan presiden AS November mendatang atau menyebabkan masalah bagi kampanye Presiden AS Donald Trump, "Jika ada, ada kemungkinan provokasi," ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Setelah serangkaian pertemuan puncak bersejarah pada tahun 2018 dan 2019 antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, ada sedikit kemajuan yang telah dibuat dalam membongkar program senjata nuklir Korea Utara. Namun, Pyongyang telah menyatakan semakin frustrasi dengan penolakan Washington untuk mengurangi sanksi yang dijatuhkan pada Pyongyang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Korea Utara memutuskan seluruh jalur komunikasi dengan Korea Selatan. Pyongyang beranggapan Seoul tidak beritikad baik dengan tidak menghentikan para pembelot Korea Utara dalam menerbangkan selebaran dan bahan-bahan propaganda lainnya ke wilayah Korea Utara.
Pada hari Rabu, Korea Selatan mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap dua organisasi yang melakukan operasi tersebut.
(zai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda