Dua Jam Camat dan Lurah Luwu Belajar Pemerintahan di IPDN Jatinangor
Kamis, 09 Desember 2021 - 18:29 WIB
Ia mengatakan, camat dan lurah harus murah senyum kepada masyarakat. Mulut seorang camat dan lurah kata dia harus ditutup, tetapi mata dan telinga tetap dibuka.
Dia menjelaskan, etika dan moral pengertiannya saling keterkaitan, karena mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia, mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Pemerintah, menurut dia adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga sebagai organisasi, lembaga atau wadah bagi orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengurus, mengatur hal-hal terkait kenegaraan, ketentraman dan kesejahteraan rakyat.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dengan mitranya memerlukan etika, salah satu wujudnya yakni, menjaga koordinasi berjalan dengan baik.
Baca juga:Terapkan Sistem Merit, Karir ASN Luwu Kini Lebih Terarah
Dalam menjaga etika dan koordinasi ini, Sampara mengingatkan hal yang perlu dicermati dengan saksama, yakni kekuatan baru di era digitalisasi yakni kekuatan politis, kekuatan media yakni massa, medsos dan pers.
"Setiap persoalan dalam pemerintahan juga tidak boleh lepas dari suasana kekeluargaan, selesaikan masalah dengan damai. Lima kunci sukses dalam penyelengaraan pemerintahan. Pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.
Kedua, kedamaian pikiran yakni harus selalu berpikir positif, ketiga cinta terhadap kesuksesan, keempat, kelayakan tujuan dan idealisme, yakni memahami posisi kita, lima, pengetahuan dan kesadaran diribahwa pemerintah itu, adalah pelayan masyarakat, camat dan lurah tidak ada artinya tanpa masyarakat.
Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor ini juga memberikan tujuh prinsip pelayanan yang berkaitan dengan etika pemerintahan. Yakni, layani rakyat dengan prinsip pelayanan itu adalah seni, melayani adalah ibadah, melayani adalah amanah, melayani adalah rahmat, panggilan, aktualisasi diri, dan melayani adalah kehormatan.
Dia menjelaskan, etika dan moral pengertiannya saling keterkaitan, karena mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia, mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Pemerintah, menurut dia adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga sebagai organisasi, lembaga atau wadah bagi orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengurus, mengatur hal-hal terkait kenegaraan, ketentraman dan kesejahteraan rakyat.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dengan mitranya memerlukan etika, salah satu wujudnya yakni, menjaga koordinasi berjalan dengan baik.
Baca juga:Terapkan Sistem Merit, Karir ASN Luwu Kini Lebih Terarah
Dalam menjaga etika dan koordinasi ini, Sampara mengingatkan hal yang perlu dicermati dengan saksama, yakni kekuatan baru di era digitalisasi yakni kekuatan politis, kekuatan media yakni massa, medsos dan pers.
"Setiap persoalan dalam pemerintahan juga tidak boleh lepas dari suasana kekeluargaan, selesaikan masalah dengan damai. Lima kunci sukses dalam penyelengaraan pemerintahan. Pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.
Kedua, kedamaian pikiran yakni harus selalu berpikir positif, ketiga cinta terhadap kesuksesan, keempat, kelayakan tujuan dan idealisme, yakni memahami posisi kita, lima, pengetahuan dan kesadaran diribahwa pemerintah itu, adalah pelayan masyarakat, camat dan lurah tidak ada artinya tanpa masyarakat.
Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Jatinangor ini juga memberikan tujuh prinsip pelayanan yang berkaitan dengan etika pemerintahan. Yakni, layani rakyat dengan prinsip pelayanan itu adalah seni, melayani adalah ibadah, melayani adalah amanah, melayani adalah rahmat, panggilan, aktualisasi diri, dan melayani adalah kehormatan.
Lihat Juga :