Provinsi Sulsel Kebagian Rp48,68 Triliun dari APBN 2022
Jum'at, 03 Desember 2021 - 17:08 WIB
Provinsi Sulsel mendapat alokasi APBN senilai Rp48,68 triliun. Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp48,68 triliun pada tahun 2022. Rinciannya, Rp19,18 triliun untuk pagu belanja Kementerian/Lembaga dan Rp29,50 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulsel , Syaiful menguraikan pagu belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Sulsel sebesar Rp19,18 triliun akan dialokasikan kepada 43 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 780 Satuan Kerja (Satker).
, dan dalam upaya terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN tahun 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
"Juga bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang," ungkap dia.
Baca Juga: pengendalian Covid-19dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Selanjutnya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulsel , Syaiful menguraikan pagu belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Sulsel sebesar Rp19,18 triliun akan dialokasikan kepada 43 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 780 Satuan Kerja (Satker).
, dan dalam upaya terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN tahun 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
"Juga bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang," ungkap dia.
Baca Juga: pengendalian Covid-19dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Selanjutnya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
(luq)
tulis komentar anda