Publik Diingatkan Jangan Rusak Niat Baik Presiden
Rabu, 22 April 2020 - 11:44 WIB
Presiden Jokowi. (Foto/SINDOphoto/Dok)
JAKARTA - Kordinator Nasional Tim Akar Rumput (TAR) M.Ridha Saleh mengatakan, saat ini adalah hari-hari yang sulit sedang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat menengah dan bawah.
Wabah pandemi COVID 19 tidak lagi hanya sekedar masalah kesehatan semata, tetapi sudah mengarah pada persoalan multi dimensional serta merambah ke berbagai issue strategis lainnya di dalam kehidupan Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Di tengah-tengah keterbatasan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan di saat melayani korban terpapar COVID 19 yang diprediksi akan terus bertambah, pemerintah juga diperhadapkan dengan ancaman krisis ekonomi yang akut.
Presiden Jokowi diketahui telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sifatnya darurat untuk mencegah penyebaran COVID 19, bahkan telah mengambil langkah untuk mempercepat program strategis nasional untuk menstimulasi dan merelaksasi agar stabilitas sosial ekonomi di masyarakat dapat terus terjaga sebagaimana menjadi kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.
Dia mengatakan, kecepatan dan ketepatan pemerintah untuk segera merealisasikan program-program strategis tersebut sangat dibutuhkan mengingat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akar rumput terus bertambah rumit.
"Gelombang PHK masal, turunnya harga produksi petani dan nelayan, lesunya aktivitas ekonomi di sektor informal akan mengancam semakin tingginya angka penganguran dan munculnya masalah sosial baru di Indonesia," ujar Ridha dalam siaran persnya, Rabu (22/4/2020)
Salah satu program stimulus yang sudah mulai dilaksanakan adalah Program Kartu Prakerja, melalui program tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta, bahkan yang telah mendaftar dan terverifikasi datanya sudah mencapai 2,5 juta peserta dengan harapan agar dana bantuan tersebut segera mereka terima.
Namun patut disesalkan, bahwa dalam program yang baik ini, ternyata ada dana sebesar 5,1 triliun dalam program Kartu Pra Kerja tersebut akan digunakan untuk pelatihan secara on line dan akan dikerjakan oleh beberapa perusahaan start up.
"Bagi kami ini sungguh keterlaluan dan sama sekali tidak etis, karena di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat masih ada saja pihak yang ingin "merusak" niat baik Presiden dengan mengambil kesempatan untuk meraup kentungan. Ini sungguh merupakan tindakan tercela, tidak berperikemanusiaan, mencederai nilai-nilai demokrasi dan rasa keadilan rakyat," katanya.
Oleh karenanya, kami menegaskan agar dana pelatihan di dalam program prakerja tersebut sebaiknya dialihkan saja untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), menstimulus dan memitigasi program Bantuan Pangan Rakyat (BPR) terlebih khusus untuk menjaga daya tahan produksi bagi petani dan nelayan, serta buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Wabah pandemi COVID 19 tidak lagi hanya sekedar masalah kesehatan semata, tetapi sudah mengarah pada persoalan multi dimensional serta merambah ke berbagai issue strategis lainnya di dalam kehidupan Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Di tengah-tengah keterbatasan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan di saat melayani korban terpapar COVID 19 yang diprediksi akan terus bertambah, pemerintah juga diperhadapkan dengan ancaman krisis ekonomi yang akut.
Presiden Jokowi diketahui telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sifatnya darurat untuk mencegah penyebaran COVID 19, bahkan telah mengambil langkah untuk mempercepat program strategis nasional untuk menstimulasi dan merelaksasi agar stabilitas sosial ekonomi di masyarakat dapat terus terjaga sebagaimana menjadi kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.
Dia mengatakan, kecepatan dan ketepatan pemerintah untuk segera merealisasikan program-program strategis tersebut sangat dibutuhkan mengingat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akar rumput terus bertambah rumit.
"Gelombang PHK masal, turunnya harga produksi petani dan nelayan, lesunya aktivitas ekonomi di sektor informal akan mengancam semakin tingginya angka penganguran dan munculnya masalah sosial baru di Indonesia," ujar Ridha dalam siaran persnya, Rabu (22/4/2020)
Salah satu program stimulus yang sudah mulai dilaksanakan adalah Program Kartu Prakerja, melalui program tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta, bahkan yang telah mendaftar dan terverifikasi datanya sudah mencapai 2,5 juta peserta dengan harapan agar dana bantuan tersebut segera mereka terima.
Namun patut disesalkan, bahwa dalam program yang baik ini, ternyata ada dana sebesar 5,1 triliun dalam program Kartu Pra Kerja tersebut akan digunakan untuk pelatihan secara on line dan akan dikerjakan oleh beberapa perusahaan start up.
"Bagi kami ini sungguh keterlaluan dan sama sekali tidak etis, karena di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat masih ada saja pihak yang ingin "merusak" niat baik Presiden dengan mengambil kesempatan untuk meraup kentungan. Ini sungguh merupakan tindakan tercela, tidak berperikemanusiaan, mencederai nilai-nilai demokrasi dan rasa keadilan rakyat," katanya.
Oleh karenanya, kami menegaskan agar dana pelatihan di dalam program prakerja tersebut sebaiknya dialihkan saja untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), menstimulus dan memitigasi program Bantuan Pangan Rakyat (BPR) terlebih khusus untuk menjaga daya tahan produksi bagi petani dan nelayan, serta buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
(vit)
tulis komentar anda