Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pembangunan Pulau Reklamasi Telah Dihentikan
Minggu, 24 Oktober 2021 - 09:06 WIB
Kawasan pantai pasir putih, Dulu pantai ini merupakan Pulau C yang merupakan kawasan reklamasi Teluk Jakarta. Foto: SINDOnews/Astra Bonardo
JAKARTA - Fenomena penurunan muka tanah di Ibu Kota Jakarta pada masa yang akan datang menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI , terlebih dalam menangani persoalan reklamasi di Teluk Jakarta. Pemprov DKI memastikan bahwa 13 pulau reklamasi pembangunannya telah dihentikan sepenuhnya.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan, pihaknya juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang. Baca juga: Pulau Reklamasi Disebut Jadi Tempat Formula E, Ini Penjelasan Wagub DKI
"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD. Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub itu mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," terang Sigit dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).
Dia menjelaskan, keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, yakni melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Menurut dia, kajian dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah dengan prioritas social justice dan sustainability.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan, pihaknya juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang. Baca juga: Pulau Reklamasi Disebut Jadi Tempat Formula E, Ini Penjelasan Wagub DKI
"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD. Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub itu mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," terang Sigit dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).
Dia menjelaskan, keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, yakni melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Menurut dia, kajian dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah dengan prioritas social justice dan sustainability.
Lihat Juga :