DPRD DKI Dorong Pemda Libatkan Stakeholder Tentukan Tarif Sewa Jaringan Utilitas

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah persoalan krusial pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaringan Utilitas . Salah satunya penghitungan besaran tarif sewa Sarana Jasa Utilitas Terpadu (SJUT) yang penempatannya dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Namun, dalam menentukan besaran tarif badan usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif.

Gerindra menyebutkan dalam penentuan besaran tarif sewa sudah semestinya dibahas bersama stakeholder agar tidak membebankan masyarakat pengguna hingga pelaku bisnis. Pertanyaan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda tentang APBD Perubahan 2021 dan Raperda tentang Jaringan Utilitas, Selasa (19/10/2021).



Baca juga: Anies Dambakan Jaringan Utilitas di Jakarta Setara Kota Modern Dunia

"Apalagi jika besaran tarif sewa SJUT mahal tentu akan berdampak pada nilai jual kepada masyarakat. Tentu ini akan menjadi beban tersendiri dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarifudin.