Pemkab Gowa Gandeng USAID Kolaborasi Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Kamis, 21 Oktober 2021 - 12:37 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan United States Agency for International Development (USAID) Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) Indonesia Private Sector siap berkolaborasi dalam menekan angka kematian ibu. Foto: Istimewa
GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan United States Agency for International Development (USAID) Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) Indonesia Private Sector siap berkolaborasi dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Gowa.
"Program ini sangat bagus, apalagi ini program tidak menyusahkan kita karena program ini dibiayai USAID sendiri," ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Kamsina, di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Kamis, (21/10/2021).
Menurut Kamsina, program tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Gowa. Selain itu, program tersebut juga dapat mengatasi masalah stunting.
Untuk itu, ia berharap naskah kesepakatan yang saat ini tengah disusun bisa segera direalisasikan dan kerja sama tersebut dapat berjalan lancar.
District Coordinator - MPHD South Sulawesi, Amiruddin, mengatakan program ini untuk mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya Kabupaten Gowa untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas fasilitas kesehatan swasta secara berkelanjutan, untuk menyediakan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas dan berkontribusi menurunkan AKI dan AKB.
"Goals kita adalah meningkatkan akses dan mutu layanan ibu dan BBL di Fasyankes. Kebijakan dan peraturan yang lebih baik, yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta serta meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem kesehatan swasta dan pemerintah di Kabupaten sasaran dalam hal ini Kabupaten Gowa," ungkapnya.
Amiruddin menyebutkan beberapa intervensi yang akan dilakukan dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, seperti Workshop tentang mutu, keselamatan pasien & INM, Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), Pendampingan Tata Kelola Klinik untuk RS swasta, Penguatan Komite MUTU RS, Pendampingan Tata Kelola Klinik untuk, Klinik swasta/TPMB, Penguatan Bidan DELIMA serta Adopsi E-kohort/MPDN.
Adapun lokasi program ini berada di lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
"Kriteria pemilihan kabupaten/kota yaitu merupakan daerah lokus AKI/AKB Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk yang besar, jumlah RS swasta dan faskes swasta lainnya dan ada RS jaringan," tandasnya.
"Program ini sangat bagus, apalagi ini program tidak menyusahkan kita karena program ini dibiayai USAID sendiri," ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Kamsina, di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Kamis, (21/10/2021).
Menurut Kamsina, program tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Gowa. Selain itu, program tersebut juga dapat mengatasi masalah stunting.
Untuk itu, ia berharap naskah kesepakatan yang saat ini tengah disusun bisa segera direalisasikan dan kerja sama tersebut dapat berjalan lancar.
District Coordinator - MPHD South Sulawesi, Amiruddin, mengatakan program ini untuk mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya Kabupaten Gowa untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas fasilitas kesehatan swasta secara berkelanjutan, untuk menyediakan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas dan berkontribusi menurunkan AKI dan AKB.
"Goals kita adalah meningkatkan akses dan mutu layanan ibu dan BBL di Fasyankes. Kebijakan dan peraturan yang lebih baik, yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta serta meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem kesehatan swasta dan pemerintah di Kabupaten sasaran dalam hal ini Kabupaten Gowa," ungkapnya.
Amiruddin menyebutkan beberapa intervensi yang akan dilakukan dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, seperti Workshop tentang mutu, keselamatan pasien & INM, Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), Pendampingan Tata Kelola Klinik untuk RS swasta, Penguatan Komite MUTU RS, Pendampingan Tata Kelola Klinik untuk, Klinik swasta/TPMB, Penguatan Bidan DELIMA serta Adopsi E-kohort/MPDN.
Adapun lokasi program ini berada di lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
"Kriteria pemilihan kabupaten/kota yaitu merupakan daerah lokus AKI/AKB Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk yang besar, jumlah RS swasta dan faskes swasta lainnya dan ada RS jaringan," tandasnya.
(agn)
tulis komentar anda