Pemerintah Siapkan Rp35 T untuk Banjir-Longsor di Jabotabekpuncur
Rabu, 03 Juni 2020 - 13:37 WIB
Tanah longsor di Kampung Sinar Harapan, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, awal tahun lalu. Foto/dok.SINDOnews
BANDUNG - Pemerintah telah menyiapkan strategi penanganan bencana banjir dan longsor di kawasan DKI Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpubcur). Strategi tersebut ditopang dengan total anggaran sebesar Rp35 triliun.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan hal itu disepakati melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja, Selasa (2/6/2020) kemarin. PKS memuat komitmen bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, untuk menyiapkan anggaran total Rp35 triliun untuk penanggulangan banjir dan longsor selama empat tahun mendatang.
(Baca: Hujan Deras Semalaman, 7 Kecamatan di Kabupaten Bandung Direndam Banjir)
Pemerintahan pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tara Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PPN/Bappenas, sedangkan pemerintah provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara itu untuk kabupaten yaitu Pemkab Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur, untuk kota yakni Pemkot Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
"Kita menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp35 triliun, dibagi-bagi dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur yang memang beberapa muara sungainya ada di Jabar dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya," papar Ridwan Kamil, Rabu (3/6/2020).
(Baca: Tito Ajak Pusat dan Pemda Bersatu Tangani Banjir Jabodetabek)
Adapun besaran anggaran yang disiapkan Pemprov Jabar sendiri, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku masih dalam tahap perhitungan. Dia meyakinkan, pengalokasian anggaran akan dilakukan secara transparans.
"Anggaran dari Pemprov Jabar akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp35 triliun itu. Semoga dengan informasi yang transparans, warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024," katanya.
Kang Emil pun berharap, masyarakat, khususnya di Jabar bisa memahami bahwa menyelesaikan banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu yang lama.
"Jadi, kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar. Proyek raksasa Rp35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," tandasnya. agung bakti sarasa
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan hal itu disepakati melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) secara virtual melalui aplikasi Ruang Kerja, Selasa (2/6/2020) kemarin. PKS memuat komitmen bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten kota, untuk menyiapkan anggaran total Rp35 triliun untuk penanggulangan banjir dan longsor selama empat tahun mendatang.
(Baca: Hujan Deras Semalaman, 7 Kecamatan di Kabupaten Bandung Direndam Banjir)
Pemerintahan pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tara Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PPN/Bappenas, sedangkan pemerintah provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara itu untuk kabupaten yaitu Pemkab Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur, untuk kota yakni Pemkot Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
"Kita menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp35 triliun, dibagi-bagi dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur yang memang beberapa muara sungainya ada di Jabar dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya," papar Ridwan Kamil, Rabu (3/6/2020).
(Baca: Tito Ajak Pusat dan Pemda Bersatu Tangani Banjir Jabodetabek)
Adapun besaran anggaran yang disiapkan Pemprov Jabar sendiri, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku masih dalam tahap perhitungan. Dia meyakinkan, pengalokasian anggaran akan dilakukan secara transparans.
"Anggaran dari Pemprov Jabar akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp35 triliun itu. Semoga dengan informasi yang transparans, warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024," katanya.
Kang Emil pun berharap, masyarakat, khususnya di Jabar bisa memahami bahwa menyelesaikan banjir dan longsor memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu yang lama.
"Jadi, kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar. Proyek raksasa Rp35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar," tandasnya. agung bakti sarasa
(muh)
tulis komentar anda