Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Diusulkan Jadi Komandan PPKM
Sabtu, 21 Agustus 2021 - 06:45 WIB
Bambang Haryo Soekartono
SURABAYA - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat tim koordinator PPKM maupun Satgas COVID-19. Diapun mengusulkan nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto agar menjadi koordinator pelaksana PPKM.
Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, dalam penanganan COVID-19, infrastruktur itu bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya. Mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19.
"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus COVID-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," kata BHS, Jumat (20/8/2021).
Baca juga: KSAL Yudo Margono Puji Kelengkapan Fasilitas Isoter di Kawasan SIER Surabaya
Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini mengaku telah mengevaluasi pelaksanaan PPKM dan ditemukan tidak ada mitigasi bencana.
"Padahal, seharusnya PPKM Darurat, didahului mitigasi bencana yang disiapkan secara matang. Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi (antisipasi) yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan COVID-19 secara nasional," ujarnya.
Pihaknya mengusulkan nama Prabowo Subianto karena memang Menhan yang memang harusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan COVID-19 ini berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM).
"Negara ini diserang COVID-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan COVID-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," kata BHS.
Baca juga: Tukang Kredit di Sukabumi Mencuri Celana Dalam Janda Idaman yang Menolak Cintanya
Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, dalam penanganan COVID-19, infrastruktur itu bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya. Mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19.
"Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus COVID-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu," kata BHS, Jumat (20/8/2021).
Baca juga: KSAL Yudo Margono Puji Kelengkapan Fasilitas Isoter di Kawasan SIER Surabaya
Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini mengaku telah mengevaluasi pelaksanaan PPKM dan ditemukan tidak ada mitigasi bencana.
"Padahal, seharusnya PPKM Darurat, didahului mitigasi bencana yang disiapkan secara matang. Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi (antisipasi) yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan COVID-19 secara nasional," ujarnya.
Pihaknya mengusulkan nama Prabowo Subianto karena memang Menhan yang memang harusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan COVID-19 ini berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM).
"Negara ini diserang COVID-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan 'peperangan' melawan COVID-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula," kata BHS.
Baca juga: Tukang Kredit di Sukabumi Mencuri Celana Dalam Janda Idaman yang Menolak Cintanya
tulis komentar anda