Jual Pupuk Subsidi Lebihi HET, Pemkab Kobar Diminta Evaluasi Penyalurannya
Jum'at, 16 Juli 2021 - 13:11 WIB
DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyaluran pupuk bersubsidi.(Ist)
KOTAWARINGIN BARAT - DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyaluran pupuk bersubsidi . Pasalnya, masih ada penyaluran yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Anggota DPRD Kobar, Muhammad Syamsuri mengatakan, dari beberapa kali reses di Dapil III, sering mendapat keluhan dari petani terkait pupuk bersubsidi yang harganya mahal.
"Kebutuhan pupuk bagi petani ini sangat penting. Namun kenyataanya di lapangan harga pupuk bersubsidi ini masih mahal dan memberatkan petani," kata Syamsuri, Jumat 16 Juli 2021.
Terkait pupuk bersubsidi di Kobar ini terkadang yang melebihi HET, disinyalirada permainan. "Untuk itu kami mendorong pemkab melakukan evaluasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kobar," ujar Syamsuri. Baca: Keluar Exit Tol Salatiga, Puluhan Kendaraan Diputar Balik.
Dia menambahkan, kartu tani yang digunakan petani untuk mendapatkan pupuk bersubdisi juga tidak optimal. "Jika tidak segara dilakukan dievaluasi, bakal terus begitu. Termasuk kartu tani sebagai kontrol dan mempermudah petani mendapatkan pupuk bersubsidi juga sudah tidak optimal lagi," pungkasnya.
Pemerintah daerah diminta harus cepat turun tangan dalam menangani persoalan pupuk bersubdisi. Baca Juga: Kecelakaan di Tambang Pasir Sirkon, 1 Warga Lokal Tewas dan 3 Pekerja China Sekarat.
Anggota DPRD Kobar, Muhammad Syamsuri mengatakan, dari beberapa kali reses di Dapil III, sering mendapat keluhan dari petani terkait pupuk bersubsidi yang harganya mahal.
"Kebutuhan pupuk bagi petani ini sangat penting. Namun kenyataanya di lapangan harga pupuk bersubsidi ini masih mahal dan memberatkan petani," kata Syamsuri, Jumat 16 Juli 2021.
Terkait pupuk bersubsidi di Kobar ini terkadang yang melebihi HET, disinyalirada permainan. "Untuk itu kami mendorong pemkab melakukan evaluasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kobar," ujar Syamsuri. Baca: Keluar Exit Tol Salatiga, Puluhan Kendaraan Diputar Balik.
Dia menambahkan, kartu tani yang digunakan petani untuk mendapatkan pupuk bersubdisi juga tidak optimal. "Jika tidak segara dilakukan dievaluasi, bakal terus begitu. Termasuk kartu tani sebagai kontrol dan mempermudah petani mendapatkan pupuk bersubsidi juga sudah tidak optimal lagi," pungkasnya.
Pemerintah daerah diminta harus cepat turun tangan dalam menangani persoalan pupuk bersubdisi. Baca Juga: Kecelakaan di Tambang Pasir Sirkon, 1 Warga Lokal Tewas dan 3 Pekerja China Sekarat.
(nag)
tulis komentar anda