199 Pejabat di Pemkab Lutra Dilantik Secara Tatap Muka dan Virtual
Kamis, 15 Juli 2021 - 14:51 WIB
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani saat mengukuhkan dan melantik 199 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Foto: Istimewa
LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengukuhkan dan melantik 199 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkab Luwu Utara. Pelantikan ini digelar dengan sistem blended atau penggabungan virtual dan tatap muka, di Aula Laga Ligo kantor Bupati Luwu Utara Kamis (15/07/2021).
"Pelantikan kali ini kita lakukan dengan sistem blended, kombinasi atau penggabungan antara tatap muka dengan tatap maya atau virtual," kata Kepala BKPSDM Luwu Utara , Nursalim. Kamis (15/07/2021).
Pelantikan ini lanjut Nursalim, khusus untuk dinas hasil merger yang kepala perangkat daerahnya sudah lebih dulu dilantik beberapa waktu yang lalu.
"Ini hasil merger, ada juga beberapa pengisian jabatan lowong di beberapa perangkat daerah karena pejabat sebelumnya pensiun dan pelantikan ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.
Pelantikan 199 pejabat administrator dan pengawas ini juga akibat dari penataan perangkat daerah, sesuai dengan Perda nomor 2 Tahun 2021 yang berimplikasi terhadap berkurangnya 58 jabatan, dengan rincian 7 jabatan pimpinan tinggi Pratama, 17 jabatan administrator dan 34 jabatan pengawas.
"PNS yang pernah menduduki jabatan fungsional nantinya dikembalikan ke fungsional untuk berkarir apalagi, saat ini jabatan fungsional menjadi fokus pengembangan karir ASN ke depan seperti yang diatur dalam permen pan RB nomor 22 tahun 2001 tentang pola karir ASN," tutup Nursalim.
"Pelantikan kali ini kita lakukan dengan sistem blended, kombinasi atau penggabungan antara tatap muka dengan tatap maya atau virtual," kata Kepala BKPSDM Luwu Utara , Nursalim. Kamis (15/07/2021).
Pelantikan ini lanjut Nursalim, khusus untuk dinas hasil merger yang kepala perangkat daerahnya sudah lebih dulu dilantik beberapa waktu yang lalu.
"Ini hasil merger, ada juga beberapa pengisian jabatan lowong di beberapa perangkat daerah karena pejabat sebelumnya pensiun dan pelantikan ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.
Pelantikan 199 pejabat administrator dan pengawas ini juga akibat dari penataan perangkat daerah, sesuai dengan Perda nomor 2 Tahun 2021 yang berimplikasi terhadap berkurangnya 58 jabatan, dengan rincian 7 jabatan pimpinan tinggi Pratama, 17 jabatan administrator dan 34 jabatan pengawas.
"PNS yang pernah menduduki jabatan fungsional nantinya dikembalikan ke fungsional untuk berkarir apalagi, saat ini jabatan fungsional menjadi fokus pengembangan karir ASN ke depan seperti yang diatur dalam permen pan RB nomor 22 tahun 2001 tentang pola karir ASN," tutup Nursalim.
(agn)
tulis komentar anda