Minta Kepastian, DPC PPP di Jatim Geruduk Kantor DPP
Jum'at, 02 Juli 2021 - 07:13 WIB
Ketua DPC PPP Surabaya, Buchori Imron saat ditemui di kantor DPW PPP Jatim. SINDOnews/Lukman
SURABAYA - Sejumlah pengurus DPC PPP dari 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim) mendatangi Kantor DPW PPP Jatim di Surabaya pada Kamis (1/7/2021) sore. Kedatangan mereka untuk menanyakan terkait kepastian pengurus DPW pasca Muswil IX PPP Jatim pada 31 Mei-1 Juni 2021 lalu.
Ketua DPC PPP Surabaya, Buchori Imron saat di Kantor DPW PPP Jatim mengatakan, hingga kini ketua DPW Jatim yang baru. "Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan. Kalau ada apa-apa di kantor DPW siapa yang tanggungjawab," ujar Buchori.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, tidak adanya kejelasan pengurus di DPW PPP Jatim, menyebabkan, Muscab partai di 38 kabupaten/kota terancam mundur. "Kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader rating, anak cabang, kita mau Muscab, kita terkatung-katung gini gimana?," terangnya.Bu
Buchori mengatakan, semakin lama DPP untuk mengeluarkan SK kepengurusan, maka ada kemungkinan bisa terjadi dualisme. Maka dari itu, pihaknya mendesak DPP PPP untuk segera menurunkan SK. Karena, ia tidak bisa mendesak DPW, karena saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, ia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP. "Kalau tidak ada solusi. Kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya," tegasnya.
Ketua DPC PPP Surabaya, Buchori Imron saat di Kantor DPW PPP Jatim mengatakan, hingga kini ketua DPW Jatim yang baru. "Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan. Kalau ada apa-apa di kantor DPW siapa yang tanggungjawab," ujar Buchori.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, tidak adanya kejelasan pengurus di DPW PPP Jatim, menyebabkan, Muscab partai di 38 kabupaten/kota terancam mundur. "Kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader rating, anak cabang, kita mau Muscab, kita terkatung-katung gini gimana?," terangnya.Bu
Buchori mengatakan, semakin lama DPP untuk mengeluarkan SK kepengurusan, maka ada kemungkinan bisa terjadi dualisme. Maka dari itu, pihaknya mendesak DPP PPP untuk segera menurunkan SK. Karena, ia tidak bisa mendesak DPW, karena saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, ia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP. "Kalau tidak ada solusi. Kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya," tegasnya.
Lihat Juga :