LPSK-Pemprov Sulteng Gagas Program Pemulihan bagi Korban Poso
Minggu, 20 Juni 2021 - 18:11 WIB
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menuturkan, dalam kunjungan kerjanya di Bumi Tadulako pada 15-18 Juni 2021, dirinya menyempatkan diri bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. (Ist)
PALU - Tak butuh waktu lama bagi Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura untuk bekerja pascadilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (16/5-2021). Selang dua hari, yang bersangkutan menerima Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution untuk membicarakan kerja sama antara kedua belah pihak, Jumat (18/5-2021).
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menuturkan, dalam kunjungan kerjanya di Bumi Tadulako pada 15-18 Juni 2021, dirinya menyempatkan diri bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Selain menyampaikan selamat atas pelantikan Rusdy sebagai gubernur lima tahun ke depan, ada beberapa hal penting lainnya yang diperbincangkan.
“Gubernur (Rusdy Mastura) memiliki beberapa agenda prioritas, antara lain pemulihan masyarakat pascagempa beberapa waktu lalu, dan mencari solusi bagi penanganan kasus-kasus kekerasan yang masih terjadi di Poso. Kita (LPSK) sendiri memiliki Terlindung di Sulawesi Tengah, termasuk mereka yang menjadi korban di Poso,” ungkap Nasution, Minggu (20/6-2021).
Menindaklanjuti perbincangan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, kata Nasution, selanjutnya akan diselenggarakan workshop untuk mendata apa saja kebutuhan daerah yang dapat disinergikan dengan kepentingan korban yang menjadi Terlindung LPSK. “Justru Gubernur yang menawarkan workshop guna mengetahui kebutuhan dan program kedua belah pihak untuk kemudian disinergikan,” ujar Nasution.
Menurut Nasution, gagasan Gubernur Sulawesi Tengah untuk lebih dulu menyelenggarakan semacam workshop, sangat baik. Hal ini mengingatkan akan pengalaman yang bersangkutan sebelumnya kala menjabat Wali Kota Palu dalam menyusun perwali yang berorientasi pada pemulihan korban yang didahului dengan kajian-kajian. “Dari workshop dan kajian-kajian itu, output-nya akan melahirkan MoU,” katanya.
Nasution menuturkan, rencana kerja sama antara LPSK dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya sudah mulai digagas jelang pelantikan Rusdy Mastura sebagai gubernur. Hal itu berdasarkan rekam jejak Rusdy Mastura yang memiliki kepedulian terhadap korban pada saat dirinya menjabat Wali Kota Palu beberapa waktu lalu. Baca: Usai Latihan Bersama Marinir Amerika, Seluruh Prajurit Diswab Antigen.
Keinginan untuk menjalin kerja sama antara LPSK dan Pemprov Sulawes Tengah, khususnya dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme yang masih terjadi di Poso, termasuk korban kejahatan lainnya, ternyata mendapatkan sambutan positif dari Rusdy Mastura sendiri.
Bahkan, Rusdy yang menawarkan untuk mempertajam rencana tersebut melalui kajian-kajian untuk melihat kebutuhan dan program apa saja yang dapat menjadi solusi untuk penanganannya untuk kemudian disinergikan antara LPSK dan Pemprov Sulawesi Tengah. Baca Juga: COVID-19 Menggila, Petugas Gabungan Bubarkan Paksa Pesta Pernikahan Anak Kepala Dusun
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menuturkan, dalam kunjungan kerjanya di Bumi Tadulako pada 15-18 Juni 2021, dirinya menyempatkan diri bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Selain menyampaikan selamat atas pelantikan Rusdy sebagai gubernur lima tahun ke depan, ada beberapa hal penting lainnya yang diperbincangkan.
“Gubernur (Rusdy Mastura) memiliki beberapa agenda prioritas, antara lain pemulihan masyarakat pascagempa beberapa waktu lalu, dan mencari solusi bagi penanganan kasus-kasus kekerasan yang masih terjadi di Poso. Kita (LPSK) sendiri memiliki Terlindung di Sulawesi Tengah, termasuk mereka yang menjadi korban di Poso,” ungkap Nasution, Minggu (20/6-2021).
Menindaklanjuti perbincangan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, kata Nasution, selanjutnya akan diselenggarakan workshop untuk mendata apa saja kebutuhan daerah yang dapat disinergikan dengan kepentingan korban yang menjadi Terlindung LPSK. “Justru Gubernur yang menawarkan workshop guna mengetahui kebutuhan dan program kedua belah pihak untuk kemudian disinergikan,” ujar Nasution.
Menurut Nasution, gagasan Gubernur Sulawesi Tengah untuk lebih dulu menyelenggarakan semacam workshop, sangat baik. Hal ini mengingatkan akan pengalaman yang bersangkutan sebelumnya kala menjabat Wali Kota Palu dalam menyusun perwali yang berorientasi pada pemulihan korban yang didahului dengan kajian-kajian. “Dari workshop dan kajian-kajian itu, output-nya akan melahirkan MoU,” katanya.
Nasution menuturkan, rencana kerja sama antara LPSK dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya sudah mulai digagas jelang pelantikan Rusdy Mastura sebagai gubernur. Hal itu berdasarkan rekam jejak Rusdy Mastura yang memiliki kepedulian terhadap korban pada saat dirinya menjabat Wali Kota Palu beberapa waktu lalu. Baca: Usai Latihan Bersama Marinir Amerika, Seluruh Prajurit Diswab Antigen.
Keinginan untuk menjalin kerja sama antara LPSK dan Pemprov Sulawes Tengah, khususnya dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme yang masih terjadi di Poso, termasuk korban kejahatan lainnya, ternyata mendapatkan sambutan positif dari Rusdy Mastura sendiri.
Bahkan, Rusdy yang menawarkan untuk mempertajam rencana tersebut melalui kajian-kajian untuk melihat kebutuhan dan program apa saja yang dapat menjadi solusi untuk penanganannya untuk kemudian disinergikan antara LPSK dan Pemprov Sulawesi Tengah. Baca Juga: COVID-19 Menggila, Petugas Gabungan Bubarkan Paksa Pesta Pernikahan Anak Kepala Dusun
(nag)
tulis komentar anda