Abdul Hayat Pimpin Rapat Rutin Pemprov Sulsel, Bahas Mudik hingga LHKPN
Senin, 19 April 2021 - 13:53 WIB
Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani (kiri). Foto: Humas Pemprov Sulsel
MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani memimpin pertemuan rutin yang digelar Pemprov Sulsel di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur, Senin (19/4).
Dalam rapat tersebut, dibahal sejumlah hal. Mulai dari mudik lebaran Idul Fitri 2021, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) , hingga penyerapan anggaran.
Abdul Hayat menegaskan, dalam urusan larangan mudik, masyarakat harus betul-betul diedukasi mengenai kebijakan pemerintah ini. Informasi kata dia, harus betul-betul sampai ke level RT/RW."Karena ini salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai Covid-19 ," kata Abdul Hayat.
Abdul Hayat juga menyampaikan bahwa sejauh ini, untuk LHKPN semua yang punya kewajiban memberikan pelaporan sudah melakukannya. Di sisi lain, ia meminta OPD melengkapi data ASN di aplikasi berbasis elektronik bernama e-pinisi atau pengelolaan informasi kepegawaian terintegrasi.
Sementara soal serapan anggaran, Abdul Hayat meminta setiap OPD merealisasikan target sebesar 20% di akhir triwulan pertama."Kita sudah pada posisi 9,45% penyerapan anggaran. Yang sudah masuk seharusnya 20%," sebutnya.
"Memang suatu menjadi dilematis, percepatan serapan anggaran dibarengi dengan kehati-hatian yang tinggi, kadang juga rem yang diinjak. Takut kepeleset, artinya apa, serapan anggaran tersebut pastikan cepat. Namun demikian dengan pendampingan dari APIP," tambahnya.
Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga dan OPD yang ada di Pemprov Sulsel , juga ikut dibahas. Utamanya yang berhubungan langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, dibahal sejumlah hal. Mulai dari mudik lebaran Idul Fitri 2021, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) , hingga penyerapan anggaran.
Abdul Hayat menegaskan, dalam urusan larangan mudik, masyarakat harus betul-betul diedukasi mengenai kebijakan pemerintah ini. Informasi kata dia, harus betul-betul sampai ke level RT/RW."Karena ini salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai Covid-19 ," kata Abdul Hayat.
Abdul Hayat juga menyampaikan bahwa sejauh ini, untuk LHKPN semua yang punya kewajiban memberikan pelaporan sudah melakukannya. Di sisi lain, ia meminta OPD melengkapi data ASN di aplikasi berbasis elektronik bernama e-pinisi atau pengelolaan informasi kepegawaian terintegrasi.
Sementara soal serapan anggaran, Abdul Hayat meminta setiap OPD merealisasikan target sebesar 20% di akhir triwulan pertama."Kita sudah pada posisi 9,45% penyerapan anggaran. Yang sudah masuk seharusnya 20%," sebutnya.
"Memang suatu menjadi dilematis, percepatan serapan anggaran dibarengi dengan kehati-hatian yang tinggi, kadang juga rem yang diinjak. Takut kepeleset, artinya apa, serapan anggaran tersebut pastikan cepat. Namun demikian dengan pendampingan dari APIP," tambahnya.
Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga dan OPD yang ada di Pemprov Sulsel , juga ikut dibahas. Utamanya yang berhubungan langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat.
tulis komentar anda