Kejati Malut Tunjuk Fahri Bachmid Jadi Saksi Ahli terkait Gugatan Praperadilan Tersangka Reza ST
Minggu, 18 April 2021 - 12:54 WIB
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid sebagai saksi Ahli di sidang Praperadilan Penetapan Tersangka Reza ST. Foto Ist
TERNATE - Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menunjuk Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid sebagai saksi Ahli dalam sidang Praperadilan Penetapan Tersangka Reza ST terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019.
“Iya benar saya diminta sebagai saksi Ahli dalam Persidangan Praperadilan dimaksud oleh Termohon yaitu Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan berdasarkan hal itu, pada hari Jumat (16/04/2021) saya telah memberikan keterangan Ahli dihadapan Persidangan, ujar Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/4/2021).
Fahri menyampaikan, sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Ternate, pada Jumat (16/0420121). Dalam persidangan itu, Fahri Bachmid, menerangkan dan menyampaikan kepada hakim tunggal bahwa penetapan tersangka kepada Reza ST secara konstitusional tepat dan sejalan dengan prinsip hukum acara yang berlaku.
“Praperadilan sejatinya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang berhubungan dengan kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum, termasuk pula masalah ganti rugi. Praperadilan didesain untuk memberikan perlindungan pada masa “pra persidangan” bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-nya dilanggar oleh kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum,” katanya.
Namun demikin, menurut Fahri, praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Secara eksplisit hal tersebut diatur dalam KUHAP pasal 82 ayat (1) huruf d. yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Menurutnya, pengaturan itu menunjukkan bahwa ada dimensi dan jurisdiksi yang berbeda dari praperadilan yang membedakannya dengan pemeriksaan pokok perkara.
“Secara langsung praperadilan juga hanya ditujukan untuk memeriksa aspek “formil belaka” dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, sebab pokok perkara atau persoalan substansial dari perkara itu adalah ranah atau yurisdiksi dari pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim,bukan oleh lembaga Praperadilan, itu hukumnya yang telah didesain seperti itu,” paparnya.
Untuk kewenangan lembaga Praperadilan, Fahri menyampaikan aspek yang diperiksa terbatas pada konteks sah atau tidaknya suatu upaya paksa dan tidak berhubungan pada pmeriksaan pokok perkara. Untuk kewenangan baru praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016. Bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan “aspek formil” melalui paling sedikit dua alat bukti yang sah.
“Secara praktik dan teori yang dimaksud “aspek formil” adalah aspek perolehan dan validitas alat bukti," katanya.
“Iya benar saya diminta sebagai saksi Ahli dalam Persidangan Praperadilan dimaksud oleh Termohon yaitu Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan berdasarkan hal itu, pada hari Jumat (16/04/2021) saya telah memberikan keterangan Ahli dihadapan Persidangan, ujar Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/4/2021).
Fahri menyampaikan, sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Ternate, pada Jumat (16/0420121). Dalam persidangan itu, Fahri Bachmid, menerangkan dan menyampaikan kepada hakim tunggal bahwa penetapan tersangka kepada Reza ST secara konstitusional tepat dan sejalan dengan prinsip hukum acara yang berlaku.
“Praperadilan sejatinya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang berhubungan dengan kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum, termasuk pula masalah ganti rugi. Praperadilan didesain untuk memberikan perlindungan pada masa “pra persidangan” bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-nya dilanggar oleh kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum,” katanya.
Namun demikin, menurut Fahri, praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Secara eksplisit hal tersebut diatur dalam KUHAP pasal 82 ayat (1) huruf d. yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Menurutnya, pengaturan itu menunjukkan bahwa ada dimensi dan jurisdiksi yang berbeda dari praperadilan yang membedakannya dengan pemeriksaan pokok perkara.
“Secara langsung praperadilan juga hanya ditujukan untuk memeriksa aspek “formil belaka” dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, sebab pokok perkara atau persoalan substansial dari perkara itu adalah ranah atau yurisdiksi dari pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim,bukan oleh lembaga Praperadilan, itu hukumnya yang telah didesain seperti itu,” paparnya.
Untuk kewenangan lembaga Praperadilan, Fahri menyampaikan aspek yang diperiksa terbatas pada konteks sah atau tidaknya suatu upaya paksa dan tidak berhubungan pada pmeriksaan pokok perkara. Untuk kewenangan baru praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016. Bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan “aspek formil” melalui paling sedikit dua alat bukti yang sah.
“Secara praktik dan teori yang dimaksud “aspek formil” adalah aspek perolehan dan validitas alat bukti," katanya.
tulis komentar anda