DPR Pertanyakan Progres Renovasi Rumah Sakit COVID-19 yang Dilakukan Kemenhan
Rabu, 03 Maret 2021 - 07:48 WIB
Dia mengaku, hingga saat ini belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan Cimahi.
Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.
"Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir," katanya.
Pihaknya meminta Kemenhan transparan dengan pengelolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik.
"Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing - masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandmeik COVID-19 di seluruh Indonesia," ujarnya.
Selain soal renovasi, Farhan juga meminta Kemenhan terbuka terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi.
"Skema vaksinasi berbeda dengan skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain melaporkan penggunaan refocusing anggaran, Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi COVID-19, karena ini kerja besar bangsa Indonesia," tambahnya.
Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.
"Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir," katanya.
Pihaknya meminta Kemenhan transparan dengan pengelolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik.
"Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing - masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandmeik COVID-19 di seluruh Indonesia," ujarnya.
Selain soal renovasi, Farhan juga meminta Kemenhan terbuka terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi.
"Skema vaksinasi berbeda dengan skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain melaporkan penggunaan refocusing anggaran, Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi COVID-19, karena ini kerja besar bangsa Indonesia," tambahnya.
Lihat Juga :