Hasil Survei: Kinerja Gubernur Banten terkait COVID-19 Diakui Warga
Kamis, 11 Februari 2021 - 16:27 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim. Dok/SINDOnews
SERANG - Masyarakat Banten mengakui kinerja Gubernur Wahidin Halim dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Meski sampai saat ini masih terjadi penambahan kasus, tetapi perhatian pemerintah Banten dalam mencegah penyebaran virus dan menangani dampaknya tak dapat dielakkan. Terbukti, terdapat sebanyak 79,1 persen publik yang menilai perhatian terkait COVID-19 sejauh ini cukup besar.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei lembaga Dimensi Research & Consulting. “Hanya 18,4 persen yang menyatakan kecil. Artinya, publik Banten menangkap dengan baik keseriusan pemerintah provinsi mengatasi pandemi,” kata Direktur Riset Mohalli Ahmad dalam rilis resminya, Kamis (11/2/2021).
Ia menyatakan, keseriusan tersebut tampak dari strategi dan langkah-langkah kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Banten. Kebijakan itu terekam di benak publik mulai dari penerapan protokol kesehatan (3M), pelacakan kasus (3T), pemberlakuan PSBB sejak April 2020, realokasi dan refocusing anggaran, hingga yang terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Mengenai kebijakan PSBB, misalnya. Publik tidak hanya aware dengan kebijakan tersebut melainkan juga memberi sikap dukungan,” terangnya. Baca: Soal Suara Gemuruh di Bandung, BMKG Sebut Tak Ada Benda Luar Angkasa .
]
Tingkat dukungan publik, sambungnya, bahkan mencapai 72 persen. Sementara yang tidak mendukung hanya 18,4 persen. Sikap itu relatif tidak berubah, meski kecenderungannya menurun, ketika kebijakan PSBB terus diperpanjang hingga Januari 2021. Mereka yang setuju sebesar 60,2 persen, tidak setuju 33,6 persen, dan 6,1 persen lainnya tidak menjawab.
Begitu pula mengenai kebijakan program jaring pengamanan sosial (social safety net) berupa bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19. Survei ini menemukan fakta, sebanyak 65,5 persen warga Banten mengaku pernah mendapatkan bantuan Covid-19. Sedangkan mereka yang rutin mendapatkan bantuan setiap bulan sebanyak 8,9 persen. Baca: Penyuap Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay M Priatna Setor Uang Pelicin Rp1,6 Miliar.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei lembaga Dimensi Research & Consulting. “Hanya 18,4 persen yang menyatakan kecil. Artinya, publik Banten menangkap dengan baik keseriusan pemerintah provinsi mengatasi pandemi,” kata Direktur Riset Mohalli Ahmad dalam rilis resminya, Kamis (11/2/2021).
Ia menyatakan, keseriusan tersebut tampak dari strategi dan langkah-langkah kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Banten. Kebijakan itu terekam di benak publik mulai dari penerapan protokol kesehatan (3M), pelacakan kasus (3T), pemberlakuan PSBB sejak April 2020, realokasi dan refocusing anggaran, hingga yang terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Mengenai kebijakan PSBB, misalnya. Publik tidak hanya aware dengan kebijakan tersebut melainkan juga memberi sikap dukungan,” terangnya. Baca: Soal Suara Gemuruh di Bandung, BMKG Sebut Tak Ada Benda Luar Angkasa .
]
Tingkat dukungan publik, sambungnya, bahkan mencapai 72 persen. Sementara yang tidak mendukung hanya 18,4 persen. Sikap itu relatif tidak berubah, meski kecenderungannya menurun, ketika kebijakan PSBB terus diperpanjang hingga Januari 2021. Mereka yang setuju sebesar 60,2 persen, tidak setuju 33,6 persen, dan 6,1 persen lainnya tidak menjawab.
Begitu pula mengenai kebijakan program jaring pengamanan sosial (social safety net) berupa bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19. Survei ini menemukan fakta, sebanyak 65,5 persen warga Banten mengaku pernah mendapatkan bantuan Covid-19. Sedangkan mereka yang rutin mendapatkan bantuan setiap bulan sebanyak 8,9 persen. Baca: Penyuap Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay M Priatna Setor Uang Pelicin Rp1,6 Miliar.
Lihat Juga :