Banjir Kalsel, Apkasindo Sebut LSM Jangan Salahkan Pemerintah dan Sawit
Rabu, 20 Januari 2021 - 08:42 WIB
PEKANBARU - Banjir merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) . Aktivis lingkungan menilai banjir parah di Kalsel salah satunya disebabkan izin kebun kelapa sawit. Petani sawit pun angkat bicara.
Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung menyayangkan pihakyang menyalahkan pemerintah dan sektor pertanian terkait banjir tersebut.
"Kita menyayangkan suara-suara sumbang tentang bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan termasuk Sulawesi Barat. Seharusnya empati dan solusi, bukan malah meributkan ini dan itu, apalagi menyudutkan sawit sebagai salah satu penyebabnya, seperti yang disampaikan NGO (LSM Lingkungan)," kata Gulat di Pekanbaru Rabu (20/1/2021).
Menurutnya, tudingan kebun sawit sebagai penyebab banjir adalah hal yang tidak berdasar. Kalau sawit menjadi penyebab banjir, tentunya dia menyoroti banjir di Jakarta.
"Saya balik bertanya, apakah di Jakarta ada tanaman kelapa sawit ?, kan Jakarta salah satu langganan banjir nasional. Atau di Manado yang sedang tertimpa bencana banjir, di Manado tidak ada sawit," tukasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, di Kalimantan Selatan luas perkebunan kelapa sawit 549 ribu hektar atau sekitar 3,36% dari total luas sawit Indonesia.
"Sementara di Riau sudah mencapai 4,02 juta hektar (26 persen), tapi di Riau jika musim hujan bukan tidak ada banjir, tapi kita di Riau tidak langsung menyalahkan sawit. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan peran dan konsep sawit berkelanjutan (sustainable) apalagi pemerintah sudah menerbitkan Inpres No 6 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) sawit berkelanjutan," tandasnya.
Gulat menyatakan petani sawit saat ini mengelola 41 persen sawit di Indonesia tertantang dengan konsep RAN sawit berkelanjutan. Dia menegaskan, bahwa petani berusaha untuk bisa mengikuti Konsep RAN.
"Niat Petani sawit ini harus dihormati oleh semua pihak, meskipun kami harus menempuh jalan panjang untuk menuju ke sana," jelasnya.
Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung menyayangkan pihakyang menyalahkan pemerintah dan sektor pertanian terkait banjir tersebut.
"Kita menyayangkan suara-suara sumbang tentang bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan termasuk Sulawesi Barat. Seharusnya empati dan solusi, bukan malah meributkan ini dan itu, apalagi menyudutkan sawit sebagai salah satu penyebabnya, seperti yang disampaikan NGO (LSM Lingkungan)," kata Gulat di Pekanbaru Rabu (20/1/2021).
Menurutnya, tudingan kebun sawit sebagai penyebab banjir adalah hal yang tidak berdasar. Kalau sawit menjadi penyebab banjir, tentunya dia menyoroti banjir di Jakarta.
"Saya balik bertanya, apakah di Jakarta ada tanaman kelapa sawit ?, kan Jakarta salah satu langganan banjir nasional. Atau di Manado yang sedang tertimpa bencana banjir, di Manado tidak ada sawit," tukasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, di Kalimantan Selatan luas perkebunan kelapa sawit 549 ribu hektar atau sekitar 3,36% dari total luas sawit Indonesia.
"Sementara di Riau sudah mencapai 4,02 juta hektar (26 persen), tapi di Riau jika musim hujan bukan tidak ada banjir, tapi kita di Riau tidak langsung menyalahkan sawit. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan peran dan konsep sawit berkelanjutan (sustainable) apalagi pemerintah sudah menerbitkan Inpres No 6 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) sawit berkelanjutan," tandasnya.
Gulat menyatakan petani sawit saat ini mengelola 41 persen sawit di Indonesia tertantang dengan konsep RAN sawit berkelanjutan. Dia menegaskan, bahwa petani berusaha untuk bisa mengikuti Konsep RAN.
"Niat Petani sawit ini harus dihormati oleh semua pihak, meskipun kami harus menempuh jalan panjang untuk menuju ke sana," jelasnya.
tulis komentar anda