Bupati Dorong Lahirkan Inovasi yang Tingkatkan Ekonomi Desa
Kamis, 10 Desember 2020 - 17:31 WIB
Bupati Takalar, Syamsari Kitta menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala desa atas penyaluran BLT dana desa, Kamis (10/12/2020). Foto: SINDOnews/Herni Amir
TAKALAR - Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda menggelar rapat koordinasi pemerintahan desa terkait sinkronisasi perencanaan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah desa pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun anggaran 2021, Kamis (10/12/2020).
Rakor berlangsung sehari di gedung Islamic Center, dibuka secara resmi Bupati Takalar , Syamsari Kitta. Kegiatan dihadiri Sekda Takalar Arsyad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Sulsel , Ashari Fakhsirie Radjamilo sebagai pemateri.
Bupati Syamsari mengemukakan, saat ini pemerintah telah melakukan pemekaran sebanyak 11 desa dan akan terus bergulir. Kebijakan ini untuk memenuhi RPJMD pemerintahan, yang salah satu poinnya soal pembangunan berkelanjutan.
"Jadi tidak boleh ada pemisahan bupati dulu dan sekarang. Hal-hal yang telah dicapai bupati sebelumnya dan patut kita lanjutkan, kita akan lanjutkan. Dan hal-hal yang akan belum sempurna, insyaallah kita akan sempurnakan. Itu namanya berkelanjutan," urainya.
Karena itu dia berharap, di waktu mendatang banyak inovasi yang bisa pemerintah hadirkan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat desa , menjadikan desa berprestasi sehingga Takalar menjadi kunjungan studi banding berbagai pihak.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Takalar, Andi Rijal Mustamin selaku panitia penyelenggara dalam laporannya menjelaskan, rakor ini digelar berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendes PDT nomor 13 tahun 2020, RPJM Pemprov Sulsel , RPJMD Pemkab Takalar serta DPA Bagian Tata Pemerintahan Takalar.
"Narasumber pada kegiatan rakor ini adalah leading sector yang terkait dengan perumusan kebijakan program prioritas baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tentang perencanaan program prioritas pembangunan desa tahun 2020," jelasnya.
Rakor berlangsung sehari di gedung Islamic Center, dibuka secara resmi Bupati Takalar , Syamsari Kitta. Kegiatan dihadiri Sekda Takalar Arsyad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Sulsel , Ashari Fakhsirie Radjamilo sebagai pemateri.
Bupati Syamsari mengemukakan, saat ini pemerintah telah melakukan pemekaran sebanyak 11 desa dan akan terus bergulir. Kebijakan ini untuk memenuhi RPJMD pemerintahan, yang salah satu poinnya soal pembangunan berkelanjutan.
"Jadi tidak boleh ada pemisahan bupati dulu dan sekarang. Hal-hal yang telah dicapai bupati sebelumnya dan patut kita lanjutkan, kita akan lanjutkan. Dan hal-hal yang akan belum sempurna, insyaallah kita akan sempurnakan. Itu namanya berkelanjutan," urainya.
Karena itu dia berharap, di waktu mendatang banyak inovasi yang bisa pemerintah hadirkan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat desa , menjadikan desa berprestasi sehingga Takalar menjadi kunjungan studi banding berbagai pihak.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Takalar, Andi Rijal Mustamin selaku panitia penyelenggara dalam laporannya menjelaskan, rakor ini digelar berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendes PDT nomor 13 tahun 2020, RPJM Pemprov Sulsel , RPJMD Pemkab Takalar serta DPA Bagian Tata Pemerintahan Takalar.
"Narasumber pada kegiatan rakor ini adalah leading sector yang terkait dengan perumusan kebijakan program prioritas baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tentang perencanaan program prioritas pembangunan desa tahun 2020," jelasnya.
tulis komentar anda