Polisi Diminta Serius Tangkap Buronan Benny Tabalujan
Rabu, 09 Desember 2020 - 14:47 WIB
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Polri untuk mengusut tuntas perkara kasus dugaan mafia tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Polri untuk mengusut tuntas perkara kasus dugaan mafia tanah yang menyeret tersangka pengusaha Benny Simon Tabalujan. Direktur Utama PT Salve Veritate itu merupakan tersangka kasus sengketa tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat, Jakarta Timur.
“Harus diusut tuntas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Polri sedang gencar memburu mafia tanah. Bahkan, ada target-target sengketa tanah yang diduga melibatkan mafia tanah,” kata Sekjen KPA, Dewi Sartika di Jakarta, Rabu (9/12).
Sayang, Dewi berpandangan, belum ada upaya serius dari polisi untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah di Indonesia ini. Padahal, pada awal Desember 2020 silam, Dewi bersama Kapolri Jenderal Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah reforma agrarian dan reforma konfliknya.
KPA juga mendesak, polisi bisa membuka modus terjadinya sengketa tanah yang dilakukan para mafia tanah itu. Khawatirnya, mafia tanah ini bekerja secara terorganisir, bahkan ada yang diduga melibatkan aparat hukum. (Baca juga; Airin: Ada 1 TPS Khusus Bagi Warga Terpapar Covid-19 )
“Kapolri harus tegas menindak sengketa pertanahan ini. Yang mengambil keuntungan dari kelompok tanah rakyat dan yang melakukan pemalsuan hak. Termasuk mafia tanah yang bekerja memperkara sengketa tanah itu,” lanjut Dewi.
“Harus diusut tuntas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Polri sedang gencar memburu mafia tanah. Bahkan, ada target-target sengketa tanah yang diduga melibatkan mafia tanah,” kata Sekjen KPA, Dewi Sartika di Jakarta, Rabu (9/12).
Sayang, Dewi berpandangan, belum ada upaya serius dari polisi untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah di Indonesia ini. Padahal, pada awal Desember 2020 silam, Dewi bersama Kapolri Jenderal Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah reforma agrarian dan reforma konfliknya.
KPA juga mendesak, polisi bisa membuka modus terjadinya sengketa tanah yang dilakukan para mafia tanah itu. Khawatirnya, mafia tanah ini bekerja secara terorganisir, bahkan ada yang diduga melibatkan aparat hukum. (Baca juga; Airin: Ada 1 TPS Khusus Bagi Warga Terpapar Covid-19 )
“Kapolri harus tegas menindak sengketa pertanahan ini. Yang mengambil keuntungan dari kelompok tanah rakyat dan yang melakukan pemalsuan hak. Termasuk mafia tanah yang bekerja memperkara sengketa tanah itu,” lanjut Dewi.
Lihat Juga :