Mendagri: Terapkan Protokol Kesehatan untuk Pemulihan Ekonomi
Kamis, 03 Desember 2020 - 10:18 WIB
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah tingkat provinsi se-Indonesia, dilakukan serentak via konferensi video.
BANDA ACEH - Dunia masih menghadapi pandemi Covid-19 pada 2021, dan pemulihan ekonomi. Tapi tanpa kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, maka ekonomi akan sulit dipulihkan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepada seluruh Gubernur dan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah tingkat Provinsi dengan BPKP perwakilan se-Indonesia, dari Sasana Bhakti Praja Kemendagri via konferensi video, Selasa (2/12/2020).
“Tahun 2021 kita masih akan menghadapi pandemi Covid-19. Permasalahan yang dihadapi juga sama, yaitu ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat di tahun 2021, maka penerapan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara disiplin. Dengan 3M + 1M dan 3T,” ujar Tito.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu menjelaskan, tanpa kesadaran menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, maka angka Covid-19 akan terus meningkat. Peningkatan angka Covid-19 akan menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini, lanjut Tito, tentu akan berimbas pada terhambatnya program pemulihan ekonomi.
Terkait dengan upaya pemulihan ekonomi, Mendagri mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, per Januari 2021 anggaran daerah harus sudah dibelanjakan.
“Saya ingatkan kepada para Kepala Daerah, bahwa sesuai arahan Bapak Presiden terkait pemulihan ekonomi, maka harus ada belanja yang signifikan di kwartal satu atau Januari 2021. Kenapa demikian, karena kita sedang melakukan pemulihan ekonomi. Masyarakat akan terimbas jika belanja negara dan belanja Pemerintah Daerah tidak telaksana dengan baik. Ingat, belanja harus cepat, tepat dan akuntabel,” ujar Tito Tegas.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepada seluruh Gubernur dan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah tingkat Provinsi dengan BPKP perwakilan se-Indonesia, dari Sasana Bhakti Praja Kemendagri via konferensi video, Selasa (2/12/2020).
“Tahun 2021 kita masih akan menghadapi pandemi Covid-19. Permasalahan yang dihadapi juga sama, yaitu ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat di tahun 2021, maka penerapan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara disiplin. Dengan 3M + 1M dan 3T,” ujar Tito.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu menjelaskan, tanpa kesadaran menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, maka angka Covid-19 akan terus meningkat. Peningkatan angka Covid-19 akan menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini, lanjut Tito, tentu akan berimbas pada terhambatnya program pemulihan ekonomi.
Terkait dengan upaya pemulihan ekonomi, Mendagri mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, per Januari 2021 anggaran daerah harus sudah dibelanjakan.
“Saya ingatkan kepada para Kepala Daerah, bahwa sesuai arahan Bapak Presiden terkait pemulihan ekonomi, maka harus ada belanja yang signifikan di kwartal satu atau Januari 2021. Kenapa demikian, karena kita sedang melakukan pemulihan ekonomi. Masyarakat akan terimbas jika belanja negara dan belanja Pemerintah Daerah tidak telaksana dengan baik. Ingat, belanja harus cepat, tepat dan akuntabel,” ujar Tito Tegas.
Lihat Juga :