Mensos Juliari Ingatkan Bansos Tunai Harus Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan
Minggu, 10 Mei 2020 - 20:21 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan BST secara simbolis kepada KPM masing-masing menerima Rp600.000 di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, KBB, Minggu (10/5/2020). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
BANDUNG BARAT - Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara simbolis kepada 135 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (10/5/2020).
Bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp600.000 per kepala keluarga selama tiga bulan. Di KBB, 135 KPM penerima ini menjadi pilot project dari total 12.635 KPM yang telah terdata untuk menerima BST.
"Bantuan ini dari Presiden, beliau menitip salam, gunakan bantuan ini sebaik-baiknya. Saya hadir di sini untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak kurang, dan tidak dipotong," kata Juliari di hadapan para KPM.
Juliari mengingatkan bahwa warga penerima BST dari Kemensos tidak bisa menerima bansos dari daerah, provinsi, atau bansos lain dari pemerintah pusat.
Demikian pula sebaliknya, yang sudah menerima bansos dari daerah dan provinsi tidak bisa menerima BST dari Kemensos. Disinggung mengenai pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada potongan, itu menjadi tugas kepala desa dan kelurahan selaku pemilik wilayah.
Sebab mereka yang mengetahui langsung kondisi warganya, sehingga pendataan harus benar-benar rapi. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan khususnya terkait dengan data, supaya tidak ada duplikasi antara data di pusat, provinsi, dan daerah.
Tapi harus dipahami juga ketika ada satu atau dua yang tumpang tindih, langsung dianggap kacau, karut marut sengkarut. Makanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan tingkat bawah harus lancar.
"Di lapangan itu kan dinamikanya tinggi, makanya kalau jaminan 100% sulit juga. Seperti ada yang hari ini kerja besok tidak, terus tidak tercover bantuan kan bisa saja terjadi, dan pemerintah tidak akan bisa langsung tahu juga," ujar Mensos.
Juliari berharap bantuan yang diberikan bermanfaat buat warga yang terdampak. Bagi yang belum dapat bantuan tidak perlu khawatir, sebab dirinya sudah meminta intervensi dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
Bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp600.000 per kepala keluarga selama tiga bulan. Di KBB, 135 KPM penerima ini menjadi pilot project dari total 12.635 KPM yang telah terdata untuk menerima BST.
"Bantuan ini dari Presiden, beliau menitip salam, gunakan bantuan ini sebaik-baiknya. Saya hadir di sini untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak kurang, dan tidak dipotong," kata Juliari di hadapan para KPM.
Juliari mengingatkan bahwa warga penerima BST dari Kemensos tidak bisa menerima bansos dari daerah, provinsi, atau bansos lain dari pemerintah pusat.
Demikian pula sebaliknya, yang sudah menerima bansos dari daerah dan provinsi tidak bisa menerima BST dari Kemensos. Disinggung mengenai pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada potongan, itu menjadi tugas kepala desa dan kelurahan selaku pemilik wilayah.
Sebab mereka yang mengetahui langsung kondisi warganya, sehingga pendataan harus benar-benar rapi. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan khususnya terkait dengan data, supaya tidak ada duplikasi antara data di pusat, provinsi, dan daerah.
Tapi harus dipahami juga ketika ada satu atau dua yang tumpang tindih, langsung dianggap kacau, karut marut sengkarut. Makanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan tingkat bawah harus lancar.
"Di lapangan itu kan dinamikanya tinggi, makanya kalau jaminan 100% sulit juga. Seperti ada yang hari ini kerja besok tidak, terus tidak tercover bantuan kan bisa saja terjadi, dan pemerintah tidak akan bisa langsung tahu juga," ujar Mensos.
Juliari berharap bantuan yang diberikan bermanfaat buat warga yang terdampak. Bagi yang belum dapat bantuan tidak perlu khawatir, sebab dirinya sudah meminta intervensi dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
tulis komentar anda