Debat Terbuka, Sugianto-Edy Paparkan Program Penanggulangan COVID-19 di Kalteng
Minggu, 08 November 2020 - 16:37 WIB
Dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng, Sugianto menyampaiakan bahwa penanggulangan COVID-19 di Kalteng telah dilakukan secara maksimal. (Ist)
PALANGKARAYA - Calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Sugianto Sabran dan Edy Pratowo memiliki konsern yang cukup tinggi dalam penanggulangan COVID-19 dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng yang diselenggarakan Sabtu (7/11/2020), Sugianto menyampaiakan bahwa penanggulangan COVID-19 di Kalteng telah dilakukan secara maksimal. Dia selaku gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait penanganan COVID-19 di Kalteng.
"Kami telah siapkan anggaran Rp 500 miliar lebih. Rinciannya Rp 200 miliar untuk penanganan dampak kesehatan masyarakat, anggaran penanganan dampak ekonomi Rp 70 miliar, dan sisanya Rp 200 miliar lebih untuk penanganan dampak sosial berupa bantuan sembako atau tunai," kata Sugianto.
Sugianto menekankan bahwa COVID-19 tak perlu ditakuti, namun harus dikenali dan dikendalikan. Terkait pengendalian pandemi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah patut diacungi jempol karena berhasil menekan angka penularan. Prestasi Sugianto ini bahkan juga dipuji oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah meninjau fasilitas Program Food Estate, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Sugianto juga menyinggung kinerja Bupati Kapuas yang juga calon Gubernur Kalteng nomor urut 1 Ben Brahim S Bahat dalam menangani COVID-19. Sugianto mengatakan, Ben Brahim adalah salah satu Bupati di Kalteng yang paling sulit berkoorDinasi terkait penanganan COVID-19. (Baca: Akhir Pekan, Polres Majalengka Amankan Puluhan Botol Miras).
Sugianto juga mempermasalahkan langkah Ben Brahim yang menolak bantuan Pemprov Kalteng untuk masyarakat terdampak COVID-19. "Angka kasus COVID-19 di Kapuas ini termasuk tertinggi di Kalteng. Rumah Sakit provinsi selalu terbuka untuk pasien COVID19. Tapi sekali lagi yang susah berkoordinasi ini memang Kabupaten Kapuas, Dinas Kesehatan susah berkoordinasi. Bantuan dari Provinsi Rp 500 ribu per/KK ini kan ditolak langsung Pak Ben Brahim pakai surat. Ini kan tidak benar, tidak sayang dengan masyarakat Kapuas," kata Sugianto.
Dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng yang diselenggarakan Sabtu (7/11/2020), Sugianto menyampaiakan bahwa penanggulangan COVID-19 di Kalteng telah dilakukan secara maksimal. Dia selaku gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait penanganan COVID-19 di Kalteng.
"Kami telah siapkan anggaran Rp 500 miliar lebih. Rinciannya Rp 200 miliar untuk penanganan dampak kesehatan masyarakat, anggaran penanganan dampak ekonomi Rp 70 miliar, dan sisanya Rp 200 miliar lebih untuk penanganan dampak sosial berupa bantuan sembako atau tunai," kata Sugianto.
Sugianto menekankan bahwa COVID-19 tak perlu ditakuti, namun harus dikenali dan dikendalikan. Terkait pengendalian pandemi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah patut diacungi jempol karena berhasil menekan angka penularan. Prestasi Sugianto ini bahkan juga dipuji oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah meninjau fasilitas Program Food Estate, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Sugianto juga menyinggung kinerja Bupati Kapuas yang juga calon Gubernur Kalteng nomor urut 1 Ben Brahim S Bahat dalam menangani COVID-19. Sugianto mengatakan, Ben Brahim adalah salah satu Bupati di Kalteng yang paling sulit berkoorDinasi terkait penanganan COVID-19. (Baca: Akhir Pekan, Polres Majalengka Amankan Puluhan Botol Miras).
Sugianto juga mempermasalahkan langkah Ben Brahim yang menolak bantuan Pemprov Kalteng untuk masyarakat terdampak COVID-19. "Angka kasus COVID-19 di Kapuas ini termasuk tertinggi di Kalteng. Rumah Sakit provinsi selalu terbuka untuk pasien COVID19. Tapi sekali lagi yang susah berkoordinasi ini memang Kabupaten Kapuas, Dinas Kesehatan susah berkoordinasi. Bantuan dari Provinsi Rp 500 ribu per/KK ini kan ditolak langsung Pak Ben Brahim pakai surat. Ini kan tidak benar, tidak sayang dengan masyarakat Kapuas," kata Sugianto.
(nag)
tulis komentar anda