Dampak Covid 19, Sri Mulyani: Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Meningkat
Kamis, 07 Mei 2020 - 11:39 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto/Dok)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat.
Dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Sri Mulyani mengajak semua pihak mewaspadai lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran ini.
"Covid-19, dilihat dari bulan Maret sampai Mei ini sudah sebabkan lonjakan angka kemiskinan. Kita lihat kembali ke tahun 2011, bayangkan hanya karena Covid yang terjadi beberapa bulan, semua pencapaian penurunan kemiskinan dari tahun 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Ia memaparkan dalam pandemi Covid-19 tidak ada diskriminasi orang kaya atau miskin, terpelajar atau tidak, semua pihak terdampak. Dari segi Gini Ratio, mungkin dampaknya terlihat pada sektor sosial ekonomi, bukan sekadar ancaman kesehatan saja. (BACA JUGA: Jelas, Menhub: Mudik dan Pulang Kampung Sama Saja)
"Dari sisi sosial ekonomi, karena ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang terkena 40%-50% masyarakat terbawah sehingga kemungkinan gini ratio masyarakat bawah dan menengah mendapatkan tekanan lebih besar. Untuk 30% masyarakat top berada dalam situasi konsolidasi, kecuali jika ada ketakutan massal," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan belanja bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat pandemi Covid-19, yang menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan kegiatan ekonomi termasuk sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dari Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan 4,8%-5%, dengan Covid-19 maka apa yang dilakukan pemerintah? Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan ini. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK," jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan hal ini memang tidak mudah. Sri Mulyani mengatakan, "kalau di berbagai negara, mereka memberi insentif ke perusahaan agar tidak PHK, seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya, Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK."
Hal tersebut, menurut Sri Mulyani, memang bisa menjadi pelajaran, namun dari segi kemampuan APBN untuk menanggung itu semua ada batas.
"Kita sekarang fokus pada Prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama Kemnaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," pungkasnya.
Dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Sri Mulyani mengajak semua pihak mewaspadai lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran ini.
"Covid-19, dilihat dari bulan Maret sampai Mei ini sudah sebabkan lonjakan angka kemiskinan. Kita lihat kembali ke tahun 2011, bayangkan hanya karena Covid yang terjadi beberapa bulan, semua pencapaian penurunan kemiskinan dari tahun 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Ia memaparkan dalam pandemi Covid-19 tidak ada diskriminasi orang kaya atau miskin, terpelajar atau tidak, semua pihak terdampak. Dari segi Gini Ratio, mungkin dampaknya terlihat pada sektor sosial ekonomi, bukan sekadar ancaman kesehatan saja. (BACA JUGA: Jelas, Menhub: Mudik dan Pulang Kampung Sama Saja)
"Dari sisi sosial ekonomi, karena ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang terkena 40%-50% masyarakat terbawah sehingga kemungkinan gini ratio masyarakat bawah dan menengah mendapatkan tekanan lebih besar. Untuk 30% masyarakat top berada dalam situasi konsolidasi, kecuali jika ada ketakutan massal," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan belanja bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat pandemi Covid-19, yang menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan kegiatan ekonomi termasuk sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Dari Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan 4,8%-5%, dengan Covid-19 maka apa yang dilakukan pemerintah? Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan ini. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK," jelas Sri Mulyani.
Ia menegaskan hal ini memang tidak mudah. Sri Mulyani mengatakan, "kalau di berbagai negara, mereka memberi insentif ke perusahaan agar tidak PHK, seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya, Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK."
Hal tersebut, menurut Sri Mulyani, memang bisa menjadi pelajaran, namun dari segi kemampuan APBN untuk menanggung itu semua ada batas.
"Kita sekarang fokus pada Prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama Kemnaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," pungkasnya.
(vit)
tulis komentar anda