Kenalkan Kartu Tani, Bedas Alokasikan Rp50 Miliar per Tahun untuk Petani
Kamis, 01 Oktober 2020 - 19:50 WIB
BANDUNG - Calon bupati Bandung nomor urut 3, Dadang Supriatna yang berpasangan dengan Syahrul Gunawan memperkenalkan Kartu Tani yang akan diberikan kepada para petani jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Bandung periode 2021-2026.
Program Kartu Tani ini merupakan program Kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat bagi para calon kepala daerah di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. "Kartu tani diperuntukan bagi para pelaku tani yang memiliki lahan sendiri dan masuk dalam kriteria pelaku tani yang berdomisili di Kabupaten Bandung," ujar Dadang Supriatna, Kamis (1/9/2020).
Menurut pria yang akrab disapa Kang DS itu, program Kartu Tani merupakan bantuan bagi para petani dengan anggaran sebesar Rp50 miliar per tahun yang bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya petani yang merugi. (Baca: PDIP Jabar Umumkan Nama Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah 8 Kota/Kabupaten )
Dalam program Kartu Tani ini, lanjut Kang DS, pemerintah menyiapkan segala bentuk kebutuhan petani mulai dari sebelum, proses, hingga sesudah bertani. Artinya, pemerintah bakal membantu segala kebutuhan bertani hingga pemasaran hasil pertanian.
"Dengan program Kartu Tani ini, bukan berarti pemerintah ingin menghilangkan para tengkulak. Tapi, dengan program Kartu Tani ini, pemerintah harus mampu mengolaborasikan para tengkulak, sehingga ke depannya tidak ada lagi petani yang merugi di kala musim panen tiba," jelas Kang DS.
Lebih lanjut Kang DS mengatakan, Kartu Tani ini digagas berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi para petani di Kabupaten Bandung. Dengan kondisi yang sangat strategis di bidang pertanian, masih banyak petani yang sering merugi di kala musim panen tiba karena kebinggungan memasarkan hasil pertaniannya yang dihargai murah oleh para tengkulak.
Ke depannya, kata Kang DS, lewat program Kartu Tani ini, pemerintah mampu turun tangan membantu para petani, salah satu contohnya yakni membangun kerja sama bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) dan ritel-ritel minimarket serta supermarket yang ada di Kabupaten Bandung untut turut serta memasarkan hasil pertanian para petani.
"Lewat program Kartu Tani ini, nantinya pemerintah akan memberikan ambang batas harga di kala musim panen mengalami surplus, sehingga harga jual hasil pertanian tidak akan anjlok dan pemerintah mensubsidi selisih harga jual antara petani dan tengkulak," katanya.
Kang DS menambahkan bahwa program Kartu Tani ini merupakan satu dari tiga program unggulan Kartu PUMR, selain Kartu Wirausaha dan Kartu Guru ngaji yang akan menjadi prioritas saat dirinya memimpin Kabupaten Bandung. (Baca: Pilkada Serentak: KPU PALI Nyatakan Bapaslon Petahana Memenuhi Syarat )
Diketahui, pasangan yang mengusung jargon Bersama Dadang Supriatna-Syahrul Gunawan (Bedas) ini diusung oleh PKB di ajang Pilkada Serentak Kabupaten Bandung 2020. Selain PKB, partai pengusung lainnya, yakni Nasional Demokrat (NasDem), Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain diusung oleh empat partai politik (parpol) besar pemilik kursi di DPRD Kabupaten Bandung itu, Bedas juga didukung penuh lima parpol non-parlemen, termasuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Program Kartu Tani ini merupakan program Kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat bagi para calon kepala daerah di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. "Kartu tani diperuntukan bagi para pelaku tani yang memiliki lahan sendiri dan masuk dalam kriteria pelaku tani yang berdomisili di Kabupaten Bandung," ujar Dadang Supriatna, Kamis (1/9/2020).
Menurut pria yang akrab disapa Kang DS itu, program Kartu Tani merupakan bantuan bagi para petani dengan anggaran sebesar Rp50 miliar per tahun yang bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya petani yang merugi. (Baca: PDIP Jabar Umumkan Nama Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah 8 Kota/Kabupaten )
Dalam program Kartu Tani ini, lanjut Kang DS, pemerintah menyiapkan segala bentuk kebutuhan petani mulai dari sebelum, proses, hingga sesudah bertani. Artinya, pemerintah bakal membantu segala kebutuhan bertani hingga pemasaran hasil pertanian.
"Dengan program Kartu Tani ini, bukan berarti pemerintah ingin menghilangkan para tengkulak. Tapi, dengan program Kartu Tani ini, pemerintah harus mampu mengolaborasikan para tengkulak, sehingga ke depannya tidak ada lagi petani yang merugi di kala musim panen tiba," jelas Kang DS.
Lebih lanjut Kang DS mengatakan, Kartu Tani ini digagas berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi para petani di Kabupaten Bandung. Dengan kondisi yang sangat strategis di bidang pertanian, masih banyak petani yang sering merugi di kala musim panen tiba karena kebinggungan memasarkan hasil pertaniannya yang dihargai murah oleh para tengkulak.
Ke depannya, kata Kang DS, lewat program Kartu Tani ini, pemerintah mampu turun tangan membantu para petani, salah satu contohnya yakni membangun kerja sama bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) dan ritel-ritel minimarket serta supermarket yang ada di Kabupaten Bandung untut turut serta memasarkan hasil pertanian para petani.
"Lewat program Kartu Tani ini, nantinya pemerintah akan memberikan ambang batas harga di kala musim panen mengalami surplus, sehingga harga jual hasil pertanian tidak akan anjlok dan pemerintah mensubsidi selisih harga jual antara petani dan tengkulak," katanya.
Kang DS menambahkan bahwa program Kartu Tani ini merupakan satu dari tiga program unggulan Kartu PUMR, selain Kartu Wirausaha dan Kartu Guru ngaji yang akan menjadi prioritas saat dirinya memimpin Kabupaten Bandung. (Baca: Pilkada Serentak: KPU PALI Nyatakan Bapaslon Petahana Memenuhi Syarat )
Diketahui, pasangan yang mengusung jargon Bersama Dadang Supriatna-Syahrul Gunawan (Bedas) ini diusung oleh PKB di ajang Pilkada Serentak Kabupaten Bandung 2020. Selain PKB, partai pengusung lainnya, yakni Nasional Demokrat (NasDem), Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain diusung oleh empat partai politik (parpol) besar pemilik kursi di DPRD Kabupaten Bandung itu, Bedas juga didukung penuh lima parpol non-parlemen, termasuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
(don)
tulis komentar anda