Tokoh Adat Sebyar Kritik Komentar Novel Baswedan soal Film Pesta Babi

“Papua tidak boleh terus-menerus dipotret hanya dari sisi konflik. Ada masyarakat adat yang hidup damai, ada pembangunan kampung, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai upaya rekonsiliasi yang juga harus dilihat secara adil,” ujarnya.

Malkin mengatakan, kebebasan berpendapat memang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, menurut dia, kebebasan tersebut tetap memiliki batas etik dan tanggung jawab hukum, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti Papua yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat.

“Dalam prinsip negara hukum, setiap penyampaian informasi di ruang publik harus mengedepankan asas kehati-hatian, akurasi, dan tidak memicu kegaduhan. Jangan sampai opini yang dibangun justru memperbesar stigma negatif terhadap Papua dan masyarakat adat,” katanya.

Malkin juga meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap sikap maupun pandangan pihak-pihak di lingkungan ASN dan anggota Polri yang dinilai tidak mencerminkan semangat menjaga ketertiban dan kondusivitas nasional. “Kami meminta Kapolri memberikan evaluasi tegas terhadap yang bersangkutan. Papua hari ini membutuhkan narasi persatuan dan solusi, bukan narasi yang memperkeruh keadaan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan dukungan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan generasi muda, dan penguatan ruang damai dibandingkan perdebatan yang berpotensi memicu polarisasi. “Jangan jadikan Papua sebagai komoditas narasi konflik. Kami masyarakat adat ingin hidup tenang, membangun kampung, menjaga budaya, dan menyiapkan masa depan anak-anak Papua dengan damai,” pungkas Malkin.