Anggota DPRD Bengkalis dari Perindo Dapot Hutagalung Bangun SDM dan Infrastruktur Riau
Rabu, 12 November 2025 - 13:28 WIB
“Mayoritas warga berharap perbaikan infrastruktur dan pelatihan keterampilan. Ini tanda masyarakat ingin maju, bukan hanya menunggu bantuan, tapi siap berdaya kalau ada kesempatan,” ujar Dapot Hutagalung, Rabu (12/11/2025).
Warga juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah memperhatikan bantuan sosial untuk kelompok tani, lansia, serta keluarga kurang mampu, termasuk memastikan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Dukung Pedagang UMKM, Legislator Partai Perindo Dapot Hutagalung Sambangi Pasar Kaget Jalan Sejahtera di Bengkalis Riau
Di sisi lain, muncul dua keluhan utama yang disorot masyarakat. Pertama, minimnya pasokan air PDAM di Kelurahan Talang Mandi, dan kedua, penyaluran bantuan sosial pemerintah seperti PKH dan BLT yang dinilai tidak merata.
Menanggapi hal itu, Dapot yang juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Bengkalis menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.
Dapot juga menyoroti perlunya pembaruan data penerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial. “Kita minta pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pembaruan data penerima bantuan. Jangan sampai warga yang ekonomi kuat justru mendapat bantuan, sementara yang lemah malah tertinggal,” tegasnya.
Warga juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah memperhatikan bantuan sosial untuk kelompok tani, lansia, serta keluarga kurang mampu, termasuk memastikan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Dukung Pedagang UMKM, Legislator Partai Perindo Dapot Hutagalung Sambangi Pasar Kaget Jalan Sejahtera di Bengkalis Riau
Di sisi lain, muncul dua keluhan utama yang disorot masyarakat. Pertama, minimnya pasokan air PDAM di Kelurahan Talang Mandi, dan kedua, penyaluran bantuan sosial pemerintah seperti PKH dan BLT yang dinilai tidak merata.
Menanggapi hal itu, Dapot yang juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Bengkalis menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.
Dapot juga menyoroti perlunya pembaruan data penerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial. “Kita minta pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pembaruan data penerima bantuan. Jangan sampai warga yang ekonomi kuat justru mendapat bantuan, sementara yang lemah malah tertinggal,” tegasnya.
Lihat Juga :