Reaktivasi dan Pengembangan Kawasan Kota Tua, Pramono Bentuk Task Force

Sebagai langkah awal, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat membentuk Task Force khusus beranggotakan unsur pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, BUMN, BUMD, serta sektor swasta. Tim ini akan memperjelas pembagian peran dalam proses reaktivasi kawasan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan fungsi ekonomi dan sosialnya.

"Task Force ini akan memetakan secara rinci tanggung jawab masing-masing pihak, baik Pemprov DKI, pemerintah pusat, maupun peluang keterlibatan sektor swasta," ucapnya.

Pada tahap awal tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta akan fokus memperbaiki sarana dan prasarana dasar, seperti jalan, sungai, dan jalur pedestrian. Langkah tersebut menjadi fondasi penting sebelum memasuki tahap pembangunan lanjutan dan penataan fungsi ruang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dan memastikan dukungan penuh pemerintah pusat. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif Pak Gubernur Pramono Anung untuk menghidupkan kembali Kota Tua sebagai ikon baru Jakarta. Banyak gedung di kawasan ini milik BUMN seperti Bank Mandiri, PT Pos, dan PT KAI, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci," ucap Rosan.

Ia menekankan pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan BUMN pemilik aset di kawasan tersebut untuk memastikan perawatan dan revitalisasi gedung berjalan sesuai ketentuan cagar budaya. "Kami pastikan revitalisasi dilakukan tanpa menghilangkan nilai heritage-nya. Ini kerja kolektif yang memerlukan sinergi besar antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin rencana ini bisa terwujud sesuai harapan," katanya.