Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jateng
Kamis, 21 November 2024 - 06:06 WIB
Calon Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh. Foto: Dok SINDOnews
SEMARANG - Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh. Desk ini memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait seperti Polda Jawa Tengah.
Hal ini dipandang penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah penting yang juga ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah layak hingga hak-hak mereka dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk pesangon.
“Kami akan memfasilitasi dialog konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” ujarnya, Rabu (20/11/2024).
Dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro. Tujuannya agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.
Sektor pertanian juga mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.
Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka PHK di Jawa Tengah yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada September 2024.
Untuk itu, dia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.
“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” kata Luthfi.
Hal ini dipandang penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah penting yang juga ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah layak hingga hak-hak mereka dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk pesangon.
Baca Juga
“Kami akan memfasilitasi dialog konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” ujarnya, Rabu (20/11/2024).
Dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro. Tujuannya agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.
Sektor pertanian juga mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.
Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka PHK di Jawa Tengah yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada September 2024.
Untuk itu, dia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.
“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” kata Luthfi.
tulis komentar anda