Indopol: Kepuasan Kinerja Khofifah Tinggi, Tapi Elektabilitasnya Masih Bisa Dikalahkan

SURABAYA - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur 2024, pergerakan politik semakin dinamis. Salah satu fokus utama adalah keputusan Partai Golkar yang akan mengusung kembali pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa pasangan ini akan didukung oleh partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin kuat mengusung Kyai Marzuki Mustamar sebagai penantang. PKB, sebagai pemenang pemilu 2024 di Jawa Timur dengan 27 kursi di DPRD Provinsi, menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam Pilgub 2024.

Bagaimana peluang Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub 2024? Berdasarkan survei Indopol Survei and Consulting, elektabilitas Khofifah berada di angka 28,17 persen, menunjukkan bahwa posisinya sebagai petahana masih rentan. "Seperti figur Kyai Marzuki Mustamar yang digadang-gadang oleh PKB, secara basis kultural di Jawa Timur sudah tidak diragukan, terutama di kalangan warga NU," kata Direktur Indopol Jawa Timur, Fauzin Ahmad.

Fauzin juga menyebutkan bahwa jika Kyai Marzuki berpasangan dengan kader PDI Perjuangan seperti Risma atau Eri Cahyadi, ancaman serius bagi pasangan petahana akan muncul. "Kyai Marzuki, sebagai tokoh masyarakat atau ulama, memiliki modal politik yang kuat di Jawa Timur," tambahnya. Figur dengan latar belakang tokoh masyarakat atau ulama menjadi harapan masyarakat Jawa Timur dengan persentase 11,59%, terbesar kedua setelah calon petahana (33,41%).





Meskipun kinerja Khofifah sebagai Gubernur mendapatkan apresiasi positif dengan tingkat kepuasan 87,2%, hal ini tidak sejalan dengan elektabilitasnya. "Publik Jawa Timur mungkin ingin menyatakan terima kasih kepada Khofifah atas pengabdiannya, namun kepercayaan untuk periode kedua belum sepenuhnya ada," tutur Fauzin.

Dalam konteks ini, pergerakan komunikasi politik Khofifah dengan berbagai partai politik menjadi penting. Jika Khofifah mampu mengamankan rekomendasi partai-partai besar, kepastian kemenangannya bisa terjamin sebelum pemilihan pada 17 November 2024. Namun, jika semua rekomendasi partai dimonopoli oleh Khofifah, potensi calon tunggal menjadi kenyataan, yang meskipun sah menurut hukum, namun bukanlah praktek demokrasi yang ideal.

Publik Jawa Timur berharap partai politik bisa menawarkan pilihan pemimpin yang layak dan mampu memimpin Jawa Timur di Pilgub 2024. "Meskipun opsi calon tunggal itu sah, secara substansi hal ini bukan praktek demokrasi yang baik," pungkas Fauzin.