Kasus Penyelundupan BBM Subsidi Antar Kabupaten Terbongkar di Bener Meriah, Pelaku Terancam 6 Tahun Penjara
Selasa, 23 April 2024 - 16:13 WIB
Satreskrim Polres Bener Meriah berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal BBM subsidi jenis Pertalite antar kabupaten. Foto/Yusradi/iNewsTV
BENER MERIAH - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bener Meriah berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite antar kabupaten. Dalam operasi ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial RS (41), warga Desa Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.
Bersama tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 9 jerigen berisi BBM jenis Pertalite, satu unit kendaraan roda empat, dan selang sepanjang 1,5 meter yang digunakan untuk memindahkan BBM dari jerigen pengepul ke jerigen milik tersangka.
Menurut Kapolres Bener Meriah, AKBP Nanang Indra Bakti, tersangka RS membeli BBM jenis Pertalite dari seorang pengepul di Desa Bukit Rata, Kabupaten Aceh Utara, dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"BBM tersebut kemudian dijual kembali kepada kios-kios pengecer di wilayah Bener Meriah dengan harga Rp12.000 per liter," ungkap AKBP Nanang Indra Bakti.
Akibat perbuatannya, tersangka RS dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Bersama tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 9 jerigen berisi BBM jenis Pertalite, satu unit kendaraan roda empat, dan selang sepanjang 1,5 meter yang digunakan untuk memindahkan BBM dari jerigen pengepul ke jerigen milik tersangka.
Menurut Kapolres Bener Meriah, AKBP Nanang Indra Bakti, tersangka RS membeli BBM jenis Pertalite dari seorang pengepul di Desa Bukit Rata, Kabupaten Aceh Utara, dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"BBM tersebut kemudian dijual kembali kepada kios-kios pengecer di wilayah Bener Meriah dengan harga Rp12.000 per liter," ungkap AKBP Nanang Indra Bakti.
Akibat perbuatannya, tersangka RS dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
(hri)
tulis komentar anda