Reformasi Hukum, Mahasiswa Unair Usulkan Perampasan Aset Koruptor Tanpa lewat Tuntutan Pidana

SURABAYA - Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merugikan keuangan negara di Indonesia terus menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utamanya adalah kesulitan aparat penegak hukum mengidentifikasi jejak dan asal-usul hasil kejahatan, khususnya terkait aset.

Karena itu, diperlukan upaya percepatan reformasi hukum yang difokuskan pada pengambilalihan aset tanpa harus melibatkan proses tuntutan pidana yang rumit.



Hal itu disampaikan mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Shri Hardjuno Wiwoho saat merilis hasil penelitiannya dengan judul “Prinsip Kepastian Hukum Pada Akselerasi Reformasi Hukum Terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) “ di Kampus Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) pada Selasa (26/3/2024).

Baca Juga: Pemulihan dan Perampasan Aset Tindak Pidana/Negara



Saat memaparkan hasil risetnya, Hardjuno didampingi penasehat akademiknya yakni, Mas Rahmah. Adapun tim pengujinya yaitu Mas Rahmah, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Suparto Wijoyo, Badri Munir Sukoco, Faizal Kurniawan, dan Prawita Thalib.