Denda Progresif Pelanggar PSBB Transisi Jakarta Dinilai Tidak Efektif

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi dengan denda progresif tidak akan efektif. Hal itu justru memperburuk perekonomian yang tengah merosot saat pandemi ini.

Trubus menjelaskan, denda progresif nantinya akan membebankan pelaku usaha yang akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Apalagi pemerintah pusat mengizinkan pelaku usaha beroperasi untuk menjaga daya beli masyarakat.



"Kalau dikenakan denda progresif, pelaku usaha terbebani. Bisa tutup dia dan akhirnya berdampak terhadap karyawan dan daya beli masyarakat berkurang," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (12/8/2020). (Baca: PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang, Sanksi Denda Progresif Diberlakukan)

Trubus sepakat apabila PSBB transisi diperpanjang. Dia pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta lebih baik memperketat pengawasan dengan melibatkan masyarakat pada masa PSBB transisi. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan selama PSBB transisi ini belum ketat dan masyarakat tidak dilibatkan sepenuhnya.