Mendagri: Sulit Pastikan Waktu Tunda Pilkada Serentak 2020
Selasa, 14 April 2020 - 18:34 WIB
Mendagri Tito Krnavian. Foto/dok.Inews.id
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum bisa menentukan kapan Pilkada Serentak 2020 akan digelar. Namun, dia memastikan sulit untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada September 2020.
Terlebih, Komisi Pemiluhan Umum sudah menunda 4 tahapan dari 5 tahapan yang sebagian besar sudah selesai. Tahapan-tahapan yang ditunda berkaitan dengan social interaction yang harus dikurangi dalam upaya mencegah perluasan pandemi corona.
"Berkaitan dengan Pilkada, seperti kita ketahui bahwa sepakat rencana Pilkada bulan September itu sepertinya kalau kita melihat tren saat ini agak sulit untuk dilaksanakan," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR secara virtual, Selasa (14/4/2020).
Tito menjelaskan, akibat penundaan 4 tahapan tersebut, 6 tahapan lain bakal terdampak, termasuk puncak pilkada yaitu pemungutan suara. Meskipun pemerintah berharap situasi segera diatasi, tidak menutup kemungkinan pandemic masih berkembang sehingga disepakati rencana pelaksanaan pada September sulit dilaksanakan.
"Kita mencoba untuk melihat pilihan skenario-skenario di waktu yang lain dengan persetujuan KPU, pemerintah dan DPR setelah melihat situasi COVID-19 ini," terang mantan Kapolri itu.
Terlebih, Komisi Pemiluhan Umum sudah menunda 4 tahapan dari 5 tahapan yang sebagian besar sudah selesai. Tahapan-tahapan yang ditunda berkaitan dengan social interaction yang harus dikurangi dalam upaya mencegah perluasan pandemi corona.
"Berkaitan dengan Pilkada, seperti kita ketahui bahwa sepakat rencana Pilkada bulan September itu sepertinya kalau kita melihat tren saat ini agak sulit untuk dilaksanakan," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR secara virtual, Selasa (14/4/2020).
Tito menjelaskan, akibat penundaan 4 tahapan tersebut, 6 tahapan lain bakal terdampak, termasuk puncak pilkada yaitu pemungutan suara. Meskipun pemerintah berharap situasi segera diatasi, tidak menutup kemungkinan pandemic masih berkembang sehingga disepakati rencana pelaksanaan pada September sulit dilaksanakan.
"Kita mencoba untuk melihat pilihan skenario-skenario di waktu yang lain dengan persetujuan KPU, pemerintah dan DPR setelah melihat situasi COVID-19 ini," terang mantan Kapolri itu.
(muh)
tulis komentar anda