Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Kategori Pemkab Menuju Informatif dari Komisi Informasi Jabar
Senin, 04 Desember 2023 - 16:34 WIB
“Alhamdulillah juga tadi kita mendapatkan penghargaan naik satu level dari tahun lalu yang sebelumnya masuk kategori kurang informatif sekarang menuju kabupaten informatif. Tahun depan kita targetkan Kabupaten Bekasi menjadi informatif, artinya kita akan mencapai pemkab yang sudah memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik sesuai undang-undang,” ujar Dani.
Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah memberikan akses cukup dan mudah bagi masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.
Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Langkah konkret yang akan ditempuh melalui penghargaan yakni terus memberikan instruksi setiap saat, instansi atau perangkat daerah membuka informasinya baik diminta ataupun tidak diminta, lalu dari indikator SP4N-LAPORnya kalau mereka sangat responsif lalu tindak lanjutnya jelas terukur sehingga masyarakat puas dan itu akan meningkat,” ungkap Dani.
Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat Husni Farhani Mubarak menyampaikan di tahun 2022 Pemkab Bekasi mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dengan predikat sebagai Pemerintah Kabupaten Kurang Informatif.
Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah memberikan akses cukup dan mudah bagi masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.
Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Langkah konkret yang akan ditempuh melalui penghargaan yakni terus memberikan instruksi setiap saat, instansi atau perangkat daerah membuka informasinya baik diminta ataupun tidak diminta, lalu dari indikator SP4N-LAPORnya kalau mereka sangat responsif lalu tindak lanjutnya jelas terukur sehingga masyarakat puas dan itu akan meningkat,” ungkap Dani.
Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat Husni Farhani Mubarak menyampaikan di tahun 2022 Pemkab Bekasi mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dengan predikat sebagai Pemerintah Kabupaten Kurang Informatif.
Lihat Juga :