Seleksi 14 Kursi DPR Papua Pengangkatan, Barisan Merah Putih: Harus Cinta NKRI
Minggu, 09 Juli 2023 - 12:17 WIB
Pembina Barisan Merah Putih Papua, William Frans Ansanai (dua dari kanan) saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Jayapura, Jumat ((/7/2023). Foto/iNews TV/Edy Siswanto
JAYAPURA - Proses seleksi 14 kursi anggota DPR Papua sumber Pengangkatan atau Otsus harus ketat. Calon yang terpilih harus orang yang betul-betul memiliki ketokohan dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tokoh Papua William Frans Ansanai menjelaskan, marwah 14 kursi Otsus tersebut sesuai historisnya adalah pada Pemilu 2009 di mana banyak anak Papua gagal dipilih dalam parlemen. Hingga akhirnya Barisan Merah Putih yang diketuai almarhum Ramses Ohee dan Sekjen Yonas Nusy dan pihaknya selaku komisioner menggodok persoalan tersebut.
"Nah atas latar belakang itu, Barisan Merah Putih berpikir bagaimana solusinya kemudian terjadi proses di sana dan dasar menetapkannya lewat Perdasus," kata William Frans Ansanai selaku Pembina Barisan Merah Putih Papua di Jayapura, Minggu (9/7/2023).
Dia menyatakan, pihaknya meminta produk Perdasus karena selama ini pemerintah tidak mengeluarkan peraturan pemerintah untuk kursi pengangkatan. Alasannya karena dianggap undang-undang otsus ini super body yang memudahkan suatu ketika orang Papua bisa merdeka karena undang-undang khusus ini.
"Itu latar belakang lahirnya undang-undang Otsus, sehingga apa yang dilahirkan selalu dicurigai. Karena itu perjuangan kita adalah, lewat Barisan Merah Putih kita meyakinkan negara ini bahwa jika kursi ini kita menangkan kemudian putra-putra merah putih duduk di dalamnya maka kita akan mengimbangi suara-suara yang bicara tentang Papua Merdeka," tegasnya.
Sehingga jika ada pihak-pihak yang duduk di 14 kursi Otsus tersebut, lantas tidak berbicara atas Bangsa Indonesia maka tidak boleh dipilih. Terlebih pihak yang bicara tentang Papua Merdeka.
"Yang bicara Papua Merdeka tidak boleh duduk di kursi itu (14 kursi Otsus) karena latar belakangnya jelas, dan yang memperjuangkan ini adalah organisasi Barisan Merah Putih, ini tidak bisa ditawarkan," tandasnya.
Tokoh Papua William Frans Ansanai menjelaskan, marwah 14 kursi Otsus tersebut sesuai historisnya adalah pada Pemilu 2009 di mana banyak anak Papua gagal dipilih dalam parlemen. Hingga akhirnya Barisan Merah Putih yang diketuai almarhum Ramses Ohee dan Sekjen Yonas Nusy dan pihaknya selaku komisioner menggodok persoalan tersebut.
"Nah atas latar belakang itu, Barisan Merah Putih berpikir bagaimana solusinya kemudian terjadi proses di sana dan dasar menetapkannya lewat Perdasus," kata William Frans Ansanai selaku Pembina Barisan Merah Putih Papua di Jayapura, Minggu (9/7/2023).
Dia menyatakan, pihaknya meminta produk Perdasus karena selama ini pemerintah tidak mengeluarkan peraturan pemerintah untuk kursi pengangkatan. Alasannya karena dianggap undang-undang otsus ini super body yang memudahkan suatu ketika orang Papua bisa merdeka karena undang-undang khusus ini.
"Itu latar belakang lahirnya undang-undang Otsus, sehingga apa yang dilahirkan selalu dicurigai. Karena itu perjuangan kita adalah, lewat Barisan Merah Putih kita meyakinkan negara ini bahwa jika kursi ini kita menangkan kemudian putra-putra merah putih duduk di dalamnya maka kita akan mengimbangi suara-suara yang bicara tentang Papua Merdeka," tegasnya.
Sehingga jika ada pihak-pihak yang duduk di 14 kursi Otsus tersebut, lantas tidak berbicara atas Bangsa Indonesia maka tidak boleh dipilih. Terlebih pihak yang bicara tentang Papua Merdeka.
"Yang bicara Papua Merdeka tidak boleh duduk di kursi itu (14 kursi Otsus) karena latar belakangnya jelas, dan yang memperjuangkan ini adalah organisasi Barisan Merah Putih, ini tidak bisa ditawarkan," tandasnya.
tulis komentar anda