Ratusan IUP Dicabut, Hipmi Minta Kepastian Hukum bagi Pengusaha Pertambangan
Selasa, 11 April 2023 - 00:03 WIB
Ratusan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dicabut, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Pencabutan IUP mendapat sorotan dari IPMI. Foto ist
JAKARTA - Ratusan IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) dicabut, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Pencabutan IUP mendapat sorotan dari Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( Hipmi ).
Sekjen BPP Himpi Dr Anggawira, dalam RDPU dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR Senayan, Senin (10/4/2023), menyoroti hal tersebut. Anggawira meminta agar para pengusaha, khususnya pengusaha di bidang pertambangan, diberikan kepastian hukum.
"Ratusan Ijin IUP Dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting," tegas Sekjen BPP Hipmi Dr Anggawira, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM BPP Hipmi, Elia Nelson Kumaat, SH meminta agar dana transisi energi yang disepakati di G20 dapat berjalan akuntabel dengan melibatkan Hipmi."Transisi energi yang disepakati G20 dapat berjalan akuntable dengan melibatkan Hipmi," kata Elia.
Sebelumnya, Hipmi juga meminta agar transisi energi tak hanya untuk industri berskala besar. Transisi energi harus berlaku untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.
"Harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, Jakarta, Jumat (7/4/2023).
Pengusaha muda yang kini menjadi tokoh muda paling berpengaruh Indonesia ini menerangkan, transisi energi adalahproses perubahan penggunaan sumber energi fosil, seperti batu bara, minyak dan gas, ke sumber energi baru terbarukan. Seperti surya, air dan angin.
"Targetnya adalah net zero emission atau nol polusi di setiap negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan sumber energi yang bersih," jelasnya. Baca Juga: Forum Bisnis HIPMI Surabaya, Wagub Jatim Emil Dardak Dorong Pengusaha Muda Bangun Trend Center
Lebih lanjut, dia meminta agar masyarakat lokal sebagai pihak yang harus menerima langsung manfaat dari transisi energi itu. "Karena itu penyalurannya harus tepat guna," pinta Akbar.
Menurutnya, transisi energi bukan hanya perubahan komoditas dari sumber energi itu sendiri. Melainkan juga sudah seharusnya menjadi gaya hidup. "Itu sebabnya harus menyentuh langsung masyarakat," tandasnya.
Sekjen BPP Himpi Dr Anggawira, dalam RDPU dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR Senayan, Senin (10/4/2023), menyoroti hal tersebut. Anggawira meminta agar para pengusaha, khususnya pengusaha di bidang pertambangan, diberikan kepastian hukum.
"Ratusan Ijin IUP Dicabut, kemudian dibatalkan. Kepastian Hukum bagi para penambang penting," tegas Sekjen BPP Hipmi Dr Anggawira, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Sementara itu, Ketua Bidang ESDM BPP Hipmi, Elia Nelson Kumaat, SH meminta agar dana transisi energi yang disepakati di G20 dapat berjalan akuntabel dengan melibatkan Hipmi."Transisi energi yang disepakati G20 dapat berjalan akuntable dengan melibatkan Hipmi," kata Elia.
Sebelumnya, Hipmi juga meminta agar transisi energi tak hanya untuk industri berskala besar. Transisi energi harus berlaku untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.
"Harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, Jakarta, Jumat (7/4/2023).
Pengusaha muda yang kini menjadi tokoh muda paling berpengaruh Indonesia ini menerangkan, transisi energi adalahproses perubahan penggunaan sumber energi fosil, seperti batu bara, minyak dan gas, ke sumber energi baru terbarukan. Seperti surya, air dan angin.
"Targetnya adalah net zero emission atau nol polusi di setiap negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan sumber energi yang bersih," jelasnya. Baca Juga: Forum Bisnis HIPMI Surabaya, Wagub Jatim Emil Dardak Dorong Pengusaha Muda Bangun Trend Center
Lebih lanjut, dia meminta agar masyarakat lokal sebagai pihak yang harus menerima langsung manfaat dari transisi energi itu. "Karena itu penyalurannya harus tepat guna," pinta Akbar.
Menurutnya, transisi energi bukan hanya perubahan komoditas dari sumber energi itu sendiri. Melainkan juga sudah seharusnya menjadi gaya hidup. "Itu sebabnya harus menyentuh langsung masyarakat," tandasnya.
(don)
tulis komentar anda