Dukungan Program Pemerintah Terkait Jembatan, Berlanjut
Selasa, 28 Februari 2023 - 14:20 WIB
Memasuki 2023, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR mendorong peningkatan konektivitas wilayah melalui pekerjaan jembatan yang mendapat perhatian khusus dari Presiden RI maupun Menteri PUPR.
JAKARTA - Memasuki tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan konektivitas wilayah termasuk melalui pekerjaan jembatan yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia maupun Menteri PUPR.
Tipe jembatan yang dikerjakan bervariasi, seperti jembatan biasa atau khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih hingga jembatan gantung penghubung masyarakat antar desa.
Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan jembatan merupakan modal penting konektivitas dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di lokasi jembatan tersebut berada. “Kita tidak membangun saja tetapi (jembatan) harus mempunyai nilai lebih yaitu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pada Selasa (21/2/2023).
Kementerian PUPR saat ini mengalokasikan dana sebesar Rp4,63 triliun sebagai pagu penanganan jembatan. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai pekerjaan, seperti melanjutkan pekerjaan jembatan dari tahun sebelumnya, pembangunan dan duplikasi, pembangunan flyover, penggantian, preservasi, hingga pekerjaan jembatan gantung.
Yudha mengatakan, banyak daerah di Indonesia membutuhkan infrastruktur jembatan namun kerap terkendala oleh keterbatasan dana. Maka dari itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR untuk membantu peningkatan konektivitas kawasan pedesaan dengan membangun jembatan gantung. “Membangun jembatan gantung sejatinya bukan tugas Bina Marga,” tutur Yudha.
Pada 2023, Bina Marga mengalokasikan dana sebesar Rp347 miliar untuk membangun 89 unit Jembatan Gantung. Alokasi jumlah jembatan gantung berbeda-beda di setiap pulau. Pulau Sumatera 31 unit, Pulau Kalimantan tujuh unit, Pulau Sulawesi 13 unit, Pulau Papua enam unit, Jawa –Bali 27 unit, Nusa Tenggara Barat dua unit, dan Maluku Utara satu unit.
Sementara tahun 2022, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 41 dari 84 unit usulan Jembatan Gantung.
Yudha menambahkan, lebar jembatan gantung relatif kecil dan hanya cukup dilewati sepeda motor tetapi manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. “Warga desa tidak harus menempuh jarak memutar jauh untuk mengangkut hasil bumi ataupun sekedar berangkat kerja atau sekolah. Ini kan bentuk peningkatan ekonomi juga,” ucapnya.
Selain itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penanganan 38 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa yang usianya telah melebihi 40 tahun. Paket pekerjaan ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dimulai sejak 6 Desember 2021. Nilai pekerjaannya yaitu Rp.2.199 triliun.
Tipe jembatan yang dikerjakan bervariasi, seperti jembatan biasa atau khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih hingga jembatan gantung penghubung masyarakat antar desa.
Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan jembatan merupakan modal penting konektivitas dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di lokasi jembatan tersebut berada. “Kita tidak membangun saja tetapi (jembatan) harus mempunyai nilai lebih yaitu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pada Selasa (21/2/2023).
Kementerian PUPR saat ini mengalokasikan dana sebesar Rp4,63 triliun sebagai pagu penanganan jembatan. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai pekerjaan, seperti melanjutkan pekerjaan jembatan dari tahun sebelumnya, pembangunan dan duplikasi, pembangunan flyover, penggantian, preservasi, hingga pekerjaan jembatan gantung.
Yudha mengatakan, banyak daerah di Indonesia membutuhkan infrastruktur jembatan namun kerap terkendala oleh keterbatasan dana. Maka dari itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR untuk membantu peningkatan konektivitas kawasan pedesaan dengan membangun jembatan gantung. “Membangun jembatan gantung sejatinya bukan tugas Bina Marga,” tutur Yudha.
Pada 2023, Bina Marga mengalokasikan dana sebesar Rp347 miliar untuk membangun 89 unit Jembatan Gantung. Alokasi jumlah jembatan gantung berbeda-beda di setiap pulau. Pulau Sumatera 31 unit, Pulau Kalimantan tujuh unit, Pulau Sulawesi 13 unit, Pulau Papua enam unit, Jawa –Bali 27 unit, Nusa Tenggara Barat dua unit, dan Maluku Utara satu unit.
Sementara tahun 2022, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 41 dari 84 unit usulan Jembatan Gantung.
Yudha menambahkan, lebar jembatan gantung relatif kecil dan hanya cukup dilewati sepeda motor tetapi manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. “Warga desa tidak harus menempuh jarak memutar jauh untuk mengangkut hasil bumi ataupun sekedar berangkat kerja atau sekolah. Ini kan bentuk peningkatan ekonomi juga,” ucapnya.
Selain itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penanganan 38 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa yang usianya telah melebihi 40 tahun. Paket pekerjaan ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dimulai sejak 6 Desember 2021. Nilai pekerjaannya yaitu Rp.2.199 triliun.
tulis komentar anda