Mirip Kasus Hasya, Korban Tewas Kecelakaan di Tigaraksa Jadi Tersangka, Begini Penjelasan Polisi
Minggu, 12 Februari 2023 - 18:39 WIB
Motor jatuh ke sebelah kiri, sedangkan JUH jatuh ke kanan lalu terbentur ban kiri belakang truk sehingga JUH tewas di lokasi. Petugas kemudian mengevakuasi JUH ke RSUD Balaraja.
Kemudian, pada 8 Juni 2022, polisi juga telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara, diperoleh kesimpulan bahwa kasus itu dapat ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik juga telah memeriksa 12 saksi untuk melengkapi berkas perkara.
"Komposisi saksi-saksi yang dimintai keterangan adalah 6 saksi mata di TKP, 1 saksi anggota Polri yang pertama datang ke TKP, 1 saksi keluarga pengendara, 2 saksi yakni pengemudi dan kernet truk, 1 saksi pemilik truk, dan 1 saksi ahli waris/anak pengendara motor," ujarnya.
Pada 16 Juni 2022, polisi kembali melaksanakan gelar perkara bersama Fungsi Pengawas untuk dilakukan gelar penetapan tersangka. Dari hasil gelar perkara diperoleh fakta bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan kelalaian pengendara motor. Sehingga, peserta gelar perkara sepakat menetapkan JUH sebagai tersangka karena diduga lalai atas kejadian kecelakaan tersebut.
Kemudian, penyidik juga telah melakukan olah TKP lanjutan dan menggelar rekonstruksi pada 17 Juni 2022. Kemudian didapatkan persesuaian dari kerusakan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk menentukan kelalaian dari kejadian laka lantas itu. Penyidik juga telah meminta keterangan ahli yaitu dr Raka Wibawa Putra (dokter spesialis ahli forensik dan midekolegal RSUD Balaraja).
"Kemudian gelar perkara kembali untuk menghentikan penanganan kasusnya. Dengan kesimpulan kasus dihentikan demi hukum karena tersangka atau orang yang diduga lalai sehingga terjadi laka lantas adalah JUH yang telah meninggal dunia," ungkap Fikri.
Penyidik juga telah melaksanakan asistensi dan klarifikasi dengan tim dari Itwasda Polda Banten terkait pengaduan masyarakat ke Kompolnas pada 11 November 2022.
"Hasil klarifikasi terhadap mekanisme dan langkah penyelidikan dan penyidikan sesuai berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," ucapnya.
Kemudian, pada 8 Juni 2022, polisi juga telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan penanganan perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara, diperoleh kesimpulan bahwa kasus itu dapat ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik juga telah memeriksa 12 saksi untuk melengkapi berkas perkara.
"Komposisi saksi-saksi yang dimintai keterangan adalah 6 saksi mata di TKP, 1 saksi anggota Polri yang pertama datang ke TKP, 1 saksi keluarga pengendara, 2 saksi yakni pengemudi dan kernet truk, 1 saksi pemilik truk, dan 1 saksi ahli waris/anak pengendara motor," ujarnya.
Pada 16 Juni 2022, polisi kembali melaksanakan gelar perkara bersama Fungsi Pengawas untuk dilakukan gelar penetapan tersangka. Dari hasil gelar perkara diperoleh fakta bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan kelalaian pengendara motor. Sehingga, peserta gelar perkara sepakat menetapkan JUH sebagai tersangka karena diduga lalai atas kejadian kecelakaan tersebut.
Kemudian, penyidik juga telah melakukan olah TKP lanjutan dan menggelar rekonstruksi pada 17 Juni 2022. Kemudian didapatkan persesuaian dari kerusakan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk menentukan kelalaian dari kejadian laka lantas itu. Penyidik juga telah meminta keterangan ahli yaitu dr Raka Wibawa Putra (dokter spesialis ahli forensik dan midekolegal RSUD Balaraja).
"Kemudian gelar perkara kembali untuk menghentikan penanganan kasusnya. Dengan kesimpulan kasus dihentikan demi hukum karena tersangka atau orang yang diduga lalai sehingga terjadi laka lantas adalah JUH yang telah meninggal dunia," ungkap Fikri.
Penyidik juga telah melaksanakan asistensi dan klarifikasi dengan tim dari Itwasda Polda Banten terkait pengaduan masyarakat ke Kompolnas pada 11 November 2022.
"Hasil klarifikasi terhadap mekanisme dan langkah penyelidikan dan penyidikan sesuai berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," ucapnya.
Lihat Juga :