Pengamat Prediksi Penyerapan Anggaran APBD DKI Capai 50%
Senin, 11 Mei 2015 - 04:32 WIB
Pengamat Prediksi Penyerapan Anggaran APBD DKI Capai 50%
A
A
A
JAKARTA - Penyerapan anggaran APBD DKI 2015 ini diprediksi tidak akan mencapai 50%. Terbatasnya waktu pengerjaan proyek dan belum mampunya SKPD/UKPD mengikuti terobosan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta menjadi alasan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah pesimis jika sejumlah program pembangunan khususnya program prioritas seperti banjir dan macet di Jakarta berjalan maksimal. Sebab, selain dari terbatasnya waktu pengerjaan, pengguna anggaran baik SKPD/UKPD masih belum mampu mengikuti terobosan-terobosan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya juga memprediksi penyerapan anggaran DKI tahun ini tidak mencapai 50%," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 10 Mei kemarin. Secara kebijakan publik, Trubus mengakui jika sistem transparansi baik itu e-musrenbang atau e-budgeting yang dibangun Ahok memang diperlukan oleh pemerintahan di mana saja.
Namun, Ahok harus melihat kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, sistem tersebut tidak akan berjalan mulus tanpa adanya dukungan dari SDM, terlebih tidak adanya dukungan dari DPRD sebagai mitra di pemerintahan.
Sebenarnya, lanjut Trubus, Ahok sudah mengetahui hal tersebut. Apalagi perihal tidak terserapnya anggaran tahun ini yang menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub). Untuk itu, dia kerap terlihat bermain di pencitraan, salah satunya memainkan isu hasil survei calon pemimpin di Jakarta yakni, Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini pada 2017.
Padahal, Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung sudah menyatakan masih mau memperbaiki Bandung. "Ahok harus terus melakukan pembenahan reformasi birokrasi. Jangan terus bermain di pencitraan," tegasnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah pesimis jika sejumlah program pembangunan khususnya program prioritas seperti banjir dan macet di Jakarta berjalan maksimal. Sebab, selain dari terbatasnya waktu pengerjaan, pengguna anggaran baik SKPD/UKPD masih belum mampu mengikuti terobosan-terobosan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya juga memprediksi penyerapan anggaran DKI tahun ini tidak mencapai 50%," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 10 Mei kemarin. Secara kebijakan publik, Trubus mengakui jika sistem transparansi baik itu e-musrenbang atau e-budgeting yang dibangun Ahok memang diperlukan oleh pemerintahan di mana saja.
Namun, Ahok harus melihat kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, sistem tersebut tidak akan berjalan mulus tanpa adanya dukungan dari SDM, terlebih tidak adanya dukungan dari DPRD sebagai mitra di pemerintahan.
Sebenarnya, lanjut Trubus, Ahok sudah mengetahui hal tersebut. Apalagi perihal tidak terserapnya anggaran tahun ini yang menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub). Untuk itu, dia kerap terlihat bermain di pencitraan, salah satunya memainkan isu hasil survei calon pemimpin di Jakarta yakni, Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini pada 2017.
Padahal, Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung sudah menyatakan masih mau memperbaiki Bandung. "Ahok harus terus melakukan pembenahan reformasi birokrasi. Jangan terus bermain di pencitraan," tegasnya.
(whb)
